Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tanggapi Bakal Koalisi Besar, Surya Paloh: Rakyat Melihat Sosok, Bukan Partai

Kompas.com - 05/05/2023, 22:44 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengomentari wacana pembentukan koalisi besar yang tengah dijajaki oleh Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR).

Menurutnya, partai politik (parpol) yang tengah menjajaki pembentukan koalisi tersebut memang memiliki jumlah kursi yang cukup besar di DPR RI.

“Ya koalisi besar kan dalam arti kata kalau dilihat dari portofolio daripada gabungan komposisi partai-partai yang ada, yang memiliki suara atau jumlah kursi yang relatif cukup mendominasi di dewan kita sekarang ini,” tutur Surya di Wisma Nusantara, Menteng, Jakarta, Jumat (5/5/2023).

Baca juga: Prabowo-Airlangga Diusulkan Jadi Capres-Cawapres dari Koalisi Besar

Namun, ia mengingatkan bahwa pemilihan presiden (pilpres) dilakukan secara langsung oleh masyarakat. Artinya, yang diperhatikan publik adalah figur calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) itu sendiri.

“Rakyat, dia akan menempatkan pilihan mereka melihat sosok, kandidat, bukan portofolio partai-partai ini,” ucap dia.

Maka bagi Surya tak penting seberapa besar kekuatan parpol dalam koalisi besar itu. Ia menilai yang harus diperjuangkan adalah memilih kandidat capres-cawapres yang dekat dengan masyarakat.

“Persyaratan cukup, kandidat relatif diterima di hati rakyat, dia akan terpilih nanti,” imbuh dia.

Adapun saat ini parpol yang nampak menjajaki koalisi besar adalah Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Gerindra, dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Baca juga: Menerka Capres dari Koalisi Besar: Kalau Bukan Ganjar, lalu Siapa?

Sementara itu, meski berada di dalam KIB bersama Golkar dan PAN, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menyatakan sikap mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Belakangan, PPP menyatakan tak bisa bekerja sama dengan koalisi besar jika tak bisa menyetujui pengusungan Ganjar.

Saat ini PPP sendiri telah mendapatkan respon positif dari PDI-P karena sama-sama mengusung Gubernur Jawa Tengah itu untuk Pilpres 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Yakin Presidential Club Sudah Didengar Megawati, Gerindra: PDI-P Tidak Keberatan

Nasional
Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Taruna STIP Meninggal Dianiaya Senior, Menhub: Kami Sudah Lakukan Upaya Penegakan Hukum

Nasional
Gejala Korupsisme Masyarakat

Gejala Korupsisme Masyarakat

Nasional
KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

KPU Tak Bawa Bukti Noken pada Sidang Sengketa Pileg, MK: Masak Tidak Bisa?

Nasional
PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com