Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno: Evakuasi WNI dari Sudan Kita Jalankan Melalui Operasi Senyap tapi Cepat

Kompas.com - 05/05/2023, 16:42 WIB
Fika Nurul Ulya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) RI, Retno L. P. Marsudi menyampaikan, evakuasi Warga Negara Indonesia (WNI) dari Sudan dilakukan pemerintah Indonesia melalui sebuah operasi senyap namun cepat.

Diketahui, evakuasi ini dilakukan imbas adanya konflik yang memanas antara Sudan Armed Forces dan Rapid Support Forces sejak 15 April 2023.

"Evakuasi yang kita lakukan dari Sudan kita rancang dengan sangat matang dan seperti yang kita lakukan, kita jalankan melalui sebuah operasi yang senyap tapi cepat," kata Retno dalam konferensi pers di Gedung Nusantara Kemenlu RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/5/2023).

Baca juga: Menlu: 64 WNI Masih Berada di Sudan, 1 Orang Dirawat di Rumah Sakit

Retno menyampaikan, operasi senyap ini dipilih mempertimbangkan keamanan WNI yang bakal dievakuasi dari negara yang tengah berkonflik itu. Hal ini, kata Retno, mengingat situasi yang sangat dinamis, sangat cair, dan dapat mengancam keselamatan para WNI.

Melalui operasi senyap, pemerintah Indonesia berhasil mengevakuasi WNI saat negara lain pun masih berusaha mengevakuasi warga negaranya keluar dari Sudan.

"Saat beberapa negara masih berusaha mengevakuasi warga negaranya dari Sudan, Alhamdulillah kita telah berhasil mengevakuasi sebagian besar warga kita," ungkap Retno.

Saat ini, jumlah total WNI yang berhasil dievakuasi keluar dari Sudan saat ini mencapai 955 orang.

Baca juga: Menlu: 955 WNI Berhasil Dievakuasi dari Sudan, 934 Orang Sudah di Indonesia

Rinciannya, evakuasi via Jeddah 931 orang, evakuasi via Mesir 15 orang, via Uni Emirat Arab (UAE) 6 orang, via Ethiopia berjumlah 3 orang.

Sementara itu, jumlah WNI yang telah difasilitasi pulang ke Indonesia adalah 934 orang, dengan rincian pemulangan tanggal 27 April mencapai 385 orang, pemulangan 29 April sebesar 363 orang, dan pemulangan tanggal 30 April sebesar 75 orang.

Adapun pemulangan pada 1 Mei sebanyak 100 orang, dan pemulangan secara mandiri sebanyak 11 orang.

"WNI yang telah berada di lokasi aman di luar Sudan sebanyak 21 orang, yaitu, 2 WNI di Jeddah, 10 WNI di Mesir, 6 WNI di UAE, dan 3 WNI di Ethiopia, seperti yang tadi sudah saya sebutkan," ungkap Retno.

Baca juga: Cerita Mahasiswi Sudan Asal Cirebon, Sempat Pasrah bila Mati karena Jadi Korban Konflik Perang

Sedangkan, WNI yang masih berada di Sudan adalah 64 orang termasuk 13 staf KBRI. Sebagian besar dari 64 orang dikurang staf KBRI, adalah warga negara yang memang memilih untuk tinggal karena alasan keluarga.

Namun kata Retno, ada satu WNI yang masih dirawat di rumah sakit di Port Sudan.

"Dan kita terus memantau, mendampingi kondisi beliau selama perawatan di Kota Port Sudan. Kita doakan, saya mohon doanya untuk satu warga negara kita yang mash dirawat di rumah sakit di Port Sudan," jelas Retno.

Sebagai informasi, konflik militer di Sudan antara Sudan Armed Forces dan Rapid Support Forces terjadi pada tanggal 15 April 2023.

Baca juga: Cerita Nisak, Mahasiswi Asal Lamongan tentang Mencekamnya Sudan akibat Perang Saudara

Konflik tersebut mengancam situasi keamanan di Sudan sehingga KBRI Khartoum menetapkan status Siaga II pada tanggal 16 April 2023.

Dengan meningkatnya eskalasi konflik tersebut, pada tanggal 20 April 2023, KBRI Khartoum menetapkan status Siaga I.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com