Terima Banyak Keluhan soal Seleksi PPPK, Menpan-RB Minta Formulasi Ulang "Passing Grade" Ujian

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas meminta agar ada formulasi ulang soal passing grade (ambang batas kelulusan) ujian seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Selain itu, dia pun meminta agar ada reformulasi bagi instansi pembina yang membuat soal ujian PPPK.

“Saya minta dilakukan reformulasi baik terkait passing grade maupun terhadap instansi-instansi pembina yang merumuskan soal-soal bagi ujian teman-teman PPPK,”
ujar Anas, dilansir dari keterangan resmi yang dikonfirmasi pada Jumat (5/5/2023).

Anas menjelaskan, dirinya sudah meminta kepada Badan Kepegawaian Nasional (BKN) untuk membuat simulasi dan kajian terkini terkait kelulusan dalam seleksi PPPK.

Baca juga: Menpan-RB: ASN Harus Langsung Fokus Tugas Layani Masyarakat Usai Libur Lebaran

Hal ini dilakukan karena Kemenpan-RB menerima banyak keluhan melalui media sosial maupun secara langsung kepada Menteri Anas terkait besaran nilai ambang batas untuk seleksi PPPK.

“Jadi berbagai masukan terkait passing grade yang disebut menyebabkan ada sejumlah peserta dinyatakan tidak lolos, itu sudah kita bahas," ungkap Anas.

"Tapi tentu Kemenpan-RB dan BKN juga harus melibatkan instansi pembina, karena instansi pembina yang mengusulkan skema passing grade sesuai kebutuhan mereka,” jelasnya.

Lebih lanjut, Anas memaparkan, nilai passing grade ditentukan oleh masing-masing instansi pembina atau instansi sektoral untuk masing-masing jabatan fungsional.

Baca juga: Menpan-RB Larang ASN Terima Hadiah THR dan Pakai Kendaraan Dinas Saat Cuti Bersama 2023

Sementara itu, untuk soal-soal dalam Computer Assisted Test (CAT) disusun oleh instansi pembina masing-masing jabatan, bersama konsorsium yang terdiri atas berbagai perguruan tinggi.

Adapun yang dimaksud dengan instansi pembina adalah instansi pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilansir dari pemberitaan Kompas.id, Jumat, ribuan peserta seleksi PPPK 2022 yang tergabung dalam Persatuan Tenaga Teknis Indonesia (PTTI) menyampaikan protes kepada Menpan-RB Abdullah Azwar Anas.

Penyebabnya, ada ribuan peserta seleksi PPPK tenaga teknis tahun 2022 yang gugur saat tes.

Hal ini menyebabkan masih banyaknya formasi jabatan yang kosong di sejumlah kementerian dan lembaga.

Baca juga: Hardiknas 2023, Puan Minta Pemerintah Optimalkan Pengangkatan Guru Honorer Jadi ASN PPPK

Sebagai pada contoh di Kementerian Agama, kebutuhan formasi sebanyak 49.549 orang. Dari jumlah peserta tes sebanyak 75.083 orang, yang lulus hanya 29.109 orang (58,75 persen).

Lalu di Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tingkat kelulusan hanya 7 persen dari kebutuhan 1.964 formasi dan di Komisi Pemulihan Umum (KPU) kelulusannya hanya 3,85 persen dari kebutuhan 1.352 formasi.