Terima Aspirasi Pendamping PKH soal Status Kerja, PDIP Jatim: Sudah Kami Usulkan Jadi PPPK pada Mensos

KOMPAS.com – Pengurus Dewan Pengurus Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Jawa Timur (Jatim) menerima aspirasi dari ratusan koordinator wilayah dan kabupaten/kota pendamping Program Keluarga Harapan (PKH), di Ballroom Hotel Wyndham Surabaya, Jumat (17/2/2023).

Aspirasi yang disampaikan adalah terkait kejelasan status kerja yang selama ini belum didapatkan dari pemerintah.

Setelah aspirasi diterima, Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD PDI Perjuangan Jatim Said Abdullah mengatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Anwar Anas.

“Kami telah berkomunikasi dengan Bu Risma dan Mas Anas. Usulan kawan-kawan pendamping PKH bisa menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) telah diusulkan dan tinggal menunggu keputusan Rapat Kabinet Terbatas,” ujar Said dalam keterangan pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (18/2/2023).

Baca juga: Rapatkan Barisan DPD Jatim, Said Abdullah Harap PDIP Hattrick pada Pemilu 2024

Said pun meminta para pendamping PKH menunggu dan berharap pihaknya dapat membawa kabar baik.

Said yang juga Ketua Badan Anggaran DPR itu turut menegaskan, mengentaskan kemiskinan adalah bagian dari tugas ideologis PDI Perjuangan.

Ia menjelaskan, pada 2023, lebih dari Rp 400 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN) telah dialokasikan untuk berbagai program pengentasan kemiskinan.

Bahkan, kata Said, lebih dari Rp 600 triliun belanja APBN turut dialokasikan untuk meningkatkan akses dan kualitas pendidikan rakyat.

“Harusnya, (hal tersebut) bisa memperbaiki nasib rakyat, terutama dari kalangan rumah tangga miskin,” terang politisi senior PDIP itu.

Said melanjutkan, pada Sabtu, DPD PDI Perjuangan Jatim melanjutkan bahasan tersebut dengan melaksanakan rapat koordinasi (rakor) bersama seluruh jajaran struktural partai di tingkat kabupaten dan kota.

Baca juga: Pakar Politik UGM: Ada Harga yang Harus Dibayar Jika PDIP Tak Usung Ganjar di Pilpres

Dalm pertemuan itu, anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPRD Jatim dan seluruh kabupaten/kota se-Jatim, para kepala daerah dan wakil kepala daerah dari PDI Perjuangan se-Jatim juga hadir.

“Kami konsolidasikan aspirasi kawan kawan dengan mereka,” ujar pria asal Sumenep itu.

Sebelumnya, Koordinator Wilayah (Korwil) Pendamping PKH Jatim Agus Sudradjat mengatakan, para pendamping PKH telah bekerja sejak program PKH dijalankan pada 2007 hingga sekarang.

“Artinya, program ini telah berjalan lebih dari 17 tahun. Sayangnya, status kerja pendamping PKH masih belum berstatus sebagai PPPK,” ujarnya.

Agus menilai, ketidakpastian status kerja para pendamping PKH tersebut membuatnya dapat menerima risiko putus kontrak tahunan.

Baca juga: Kenapa PDIP Belum Deklarasi Capres 2024? Ini Kata Pengamat