Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ganjar Dinilai Setengah Hati Terima Dukungan Elemen Buruh pada Pilpres 2024

Kompas.com - 03/05/2023, 10:20 WIB
Achmad Nasrudin Yahya

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Bakal Calon Presiden (Bacapres) Ganjar Pranowo dinilai setengah hati menerima dukungan elemen buruh pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menanggapi tidak hadirnya Ganjar dalam May Day Fiesta di Istora Senayan, Jakarta, Senin (1/5/2023).

Umam menilai gagal hadirnya Ganjar dalam acara tersebut memperlihatkan ada kegamangan pada diri Gubernur Jawa Tengah itu.

"Sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kegamangan Ganjar, antara ingin menerima dukungan organisasi buruh, tapi juga takut terkena blacklist dari kalangan pelaku bisnis dan dunia usaha," ujar Umam kepada Kompas.com, Selasa (2/5/2023).

Baca juga: Tolak UU Cipta Kerja tapi Dukung Ganjar, KSPSI: Kenapa Kami Harus Benci Dia?

Di hari yang sama May Day Fiesta, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan dukungan faksinya terhadap Ganjar.

Dukungan ini disampaikan Andi ketika hendak bertemu Ganjar di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di kawasan Kebayoran, Jakarta, Senin kemarin.

Menurut Umam, dukungan KSPSI terhadap Ganjar akan memberikan insentif elektoral dalam Pilpres 2024.

Sebab, segmen buruh dan pekerja menjadi salah satu elemen masyarakat yang segmentasinya cukup besar.

Baca juga: KSPSI All Out Dukung Ganjar Jadi Capres karena Berani Dialog dengan Buruh

Karena itu, kata dia, siapa pun capres yang bisa memenangkan suara buruh, berpeluang menang.

"Sebab, suara buruh adalah representasi kelompok masyarakat menengah-bawah yang jumlahnya bisa mencapai 70 persen daftar pemilih tetap," ungkap dia.

Meski demikian, Umam menyebut dukungan KSPSI terhadap Ganjar bukan berarti arus besar suara buruh akan benar-benar mendukung Ganjar.

Alasannya tak lain karena terdapat cukup banyak faksi-faksi dalam elemen buruh itu sendiri.

Oleh karena itu, suara buruh berpotensi terbelah.

Baca juga: Usai Peringati May Day, KSPSI dan Partai Buruh Temui Ganjar

Mengingat, Ganjar yang menjadi representasi dari narasi keberlanjutan pemerintahan Jokowi, berpeluang dibenturkan dengan realitas politik yang menunjukkan kekuatan politik pendukung Ganjar diisi oleh mereka yang selama ini ikut merumuskan Undang-Undang Cipta Kerja.

Terlebih, UU Cipta Kerja selama ini juga dinilai merugikan nasib dan kepentingan buruh serta tenaga kerja di Indonesia.

"Sehingga, dukungan politik KSPSI terhadap kekuatan yang selama ini menyukseskan UU Ciptaker, justru bisa dinilai oleh para buruh di akar rumput sebagai wujud inkonsistensi politik elite yang mengatasnamakan kaum buruh itu sendiri," tegas Umam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com