Ganjar Dinilai Setengah Hati Terima Dukungan Elemen Buruh pada Pilpres 2024

Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menanggapi tidak hadirnya Ganjar dalam May Day Fiesta di Istora Senayan, Jakarta, Senin (1/5/2023).

Umam menilai gagal hadirnya Ganjar dalam acara tersebut memperlihatkan ada kegamangan pada diri Gubernur Jawa Tengah itu.

"Sebenarnya merupakan bagian dari bentuk kegamangan Ganjar, antara ingin menerima dukungan organisasi buruh, tapi juga takut terkena blacklist dari kalangan pelaku bisnis dan dunia usaha," ujar Umam kepada Kompas.com, Selasa (2/5/2023).

Di hari yang sama May Day Fiesta, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea menyatakan dukungan faksinya terhadap Ganjar.

Dukungan ini disampaikan Andi ketika hendak bertemu Ganjar di Kantor Perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di kawasan Kebayoran, Jakarta, Senin kemarin.

Menurut Umam, dukungan KSPSI terhadap Ganjar akan memberikan insentif elektoral dalam Pilpres 2024.

Sebab, segmen buruh dan pekerja menjadi salah satu elemen masyarakat yang segmentasinya cukup besar.

Karena itu, kata dia, siapa pun capres yang bisa memenangkan suara buruh, berpeluang menang.

"Sebab, suara buruh adalah representasi kelompok masyarakat menengah-bawah yang jumlahnya bisa mencapai 70 persen daftar pemilih tetap," ungkap dia.

Meski demikian, Umam menyebut dukungan KSPSI terhadap Ganjar bukan berarti arus besar suara buruh akan benar-benar mendukung Ganjar.

Alasannya tak lain karena terdapat cukup banyak faksi-faksi dalam elemen buruh itu sendiri.

Oleh karena itu, suara buruh berpotensi terbelah.

Mengingat, Ganjar yang menjadi representasi dari narasi keberlanjutan pemerintahan Jokowi, berpeluang dibenturkan dengan realitas politik yang menunjukkan kekuatan politik pendukung Ganjar diisi oleh mereka yang selama ini ikut merumuskan Undang-Undang Cipta Kerja.

Terlebih, UU Cipta Kerja selama ini juga dinilai merugikan nasib dan kepentingan buruh serta tenaga kerja di Indonesia.

"Sehingga, dukungan politik KSPSI terhadap kekuatan yang selama ini menyukseskan UU Ciptaker, justru bisa dinilai oleh para buruh di akar rumput sebagai wujud inkonsistensi politik elite yang mengatasnamakan kaum buruh itu sendiri," tegas Umam.