Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Konstelasi Politik Disebut Bisa Berubah, jika Parpol Koalisi Jokowi Tak Usung Ganjar Capres

Kompas.com - 03/05/2023, 07:27 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai konstelasi politik Tanah Air bisa berubah total imbas partai politik (parpol) koalisi Presiden Joko Widodo tak ikut mengusung Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden (capres).

Menurutnya, kemungkinan itu yang membuat Jokowi mengumpulkan enam ketua umum parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

“Partai-partai politik akan memberikan respons dan statement politiknya, bagaimana keinginan dan kepentingan politik mereka ke depan,” sebut Adi pada Kompas.com, Rabu (3/5/2023).

Baca juga: Capres yang Bisa Rebut Suara Buruh Dinilai Berpeluang Menang Pilpres 2024

Ia menuturkan, saat ini baru PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah itu sebagai capres.

Sedangkan, empat parpol koalisi pemerintah lainnya, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) belum menyatakan sikap.

“Saya kira itu yang akan dilihat dan dicarikan titik temunya,” kata dia.

Adi lantas membeberkan beberapa hal yang penting untuk dijawab oleh keempat parpol tersebut. Pertama, Golkar. Apakah tetap kukuh mengajukan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres?

Kedua, sikap PAN juga harus diketahui, apakah bakal mengikuti jejak PPP untuk ikut mendukung Ganjar, atau tetap maju bersama Golkar karena keduanya pun mencukupi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR RI.

“Termasuk, misalkan yang pasti dibicarakan bagaimana pandangan politik Gerindra? Apakah Gerindra akan tetap harga mati untuk maju 2024? Kalau tetap harga mati tentu konsekuensinya akan terjadi head to head dengan Ganjar, dengan PDI-P,” papar dia.

Baca juga: Dukung Ganjar, PPP Anggap Kelanjutan Sejarah Bersatunya Ideologi Nasionalis dan Islam

Terakhir, Jokowi juga diprediksi ingin mengetahui langkah PKB yang hari ini sudah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bersama Gerindra.

“Ini yang kemudian konstelasi politik nasional terutama di internal koalisi jokowi bergerak secara dinamis bahkan sangat mungkin berubah total,” ucap Adi.

Menurut Adi, jika keempat parpol memiliki sikap politik yang berbeda, maka yang harus dipersiapkan tak hanya berhadapan dengan Ganjar dan PDI-P, tapi juga berseberangan dengan Jokowi.

“Karena bagaimana pun jokowi itu kader PDIP bukan kader yang lain,” ujar dia.

Diketahui Presiden Joko Widodo mengundang enam ketua umum parpol yang menjadi koalisi pemerintah saat ini. Sementara satu parpol, yakni Partai Nasdem mengaku tidak mendapatkan undangan dari Istana.

Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaminin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Kemenag Ingatkan Jemaah Haji Dilarang Bentangkan Spanduk dan Bendera di Arab Saudi

Nasional
Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Imigrasi Tangkap DPO Penyelundupan Manusia, Kerjasama dengan Istri Pelaku

Nasional
Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Canangkan Gerakan Literasi Desa, Wapres Ingin SDM Indonesia Unggul

Nasional
DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

DPR Sentil Kemendikbud yang Bilang Pendidikan Tinggi Tidak Wajib: Orang Miskin Dilarang Kuliah? Prihatin

Nasional
Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com