Konstelasi Politik Disebut Bisa Berubah, jika Parpol Koalisi Jokowi Tak Usung Ganjar Capres

Menurutnya, kemungkinan itu yang membuat Jokowi mengumpulkan enam ketua umum parpol koalisi pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (2/5/2023) malam.

“Partai-partai politik akan memberikan respons dan statement politiknya, bagaimana keinginan dan kepentingan politik mereka ke depan,” sebut Adi pada Kompas.com, Rabu (3/5/2023).

Ia menuturkan, saat ini baru PDI-P dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang telah resmi mengusung Gubernur Jawa Tengah itu sebagai capres.

Sedangkan, empat parpol koalisi pemerintah lainnya, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Amanat Nasional (PAN) belum menyatakan sikap.

“Saya kira itu yang akan dilihat dan dicarikan titik temunya,” kata dia.

Adi lantas membeberkan beberapa hal yang penting untuk dijawab oleh keempat parpol tersebut. Pertama, Golkar. Apakah tetap kukuh mengajukan Ketua Umum Airlangga Hartarto sebagai capres?

Kedua, sikap PAN juga harus diketahui, apakah bakal mengikuti jejak PPP untuk ikut mendukung Ganjar, atau tetap maju bersama Golkar karena keduanya pun mencukupi syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR RI.

“Termasuk, misalkan yang pasti dibicarakan bagaimana pandangan politik Gerindra? Apakah Gerindra akan tetap harga mati untuk maju 2024? Kalau tetap harga mati tentu konsekuensinya akan terjadi head to head dengan Ganjar, dengan PDI-P,” papar dia.

Terakhir, Jokowi juga diprediksi ingin mengetahui langkah PKB yang hari ini sudah membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KIR) bersama Gerindra.

“Ini yang kemudian konstelasi politik nasional terutama di internal koalisi jokowi bergerak secara dinamis bahkan sangat mungkin berubah total,” ucap Adi.

Menurut Adi, jika keempat parpol memiliki sikap politik yang berbeda, maka yang harus dipersiapkan tak hanya berhadapan dengan Ganjar dan PDI-P, tapi juga berseberangan dengan Jokowi.

“Karena bagaimana pun jokowi itu kader PDIP bukan kader yang lain,” ujar dia.

Diketahui Presiden Joko Widodo mengundang enam ketua umum parpol yang menjadi koalisi pemerintah saat ini. Sementara satu parpol, yakni Partai Nasdem mengaku tidak mendapatkan undangan dari Istana.

Pertemuan itu dihadiri oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum PKB Muhaminin Iskandar, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, serta Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono.