Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Retno: Indonesia Bantu 10 Juta Vaksin Polio untuk Rakyat Afghanistan

Kompas.com - 02/05/2023, 15:08 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan membantu 10 juta vaksin polio untuk rakyat Afghanistan.

Hal ini diungkapkan Retno Marsudi dalam keterangan pers secara daring, Selasa (2/5/2023).

Komitmen serupa juga disampaikan dalam 10 pertemuan pada Senin (1/5/2023), di sela-sela kunjungannya ke Doha, Qatar.

Retno Marsudi menyampaikan, bantuan ini untuk merespons terjadinya outbreak polio di Afghanistan.

"Dan atas permintaan otoritas setempat dan setelah berkonsultasi dengan WHO, maka Indonesia berkomitmen untuk membantu 10 juta vaksin polio untuk rakyat Afghanistan," kata Retno Marsudi dalam keterangan pers, Selasa.

Baca juga: KPU Coret Pembentukan PPLN Korea Utara dan Afghanistan karena Alasan Keamanan

Ia mengatakan, proses persiapan pemberian vaksin terus dilakukan oleh beberapa pihak hingga saat ini.

Pihak-pihak tersebut adalah Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO), UNICEF, dan BioFarma sebagai produsen vaksin Polio.

Selain bantuan di bidang kesehatan, Indonesia akan memberikan bantuan di bidang pendidikan, yaitu beasiswa atau capacity building kepada kaum muda Afghanistan termasuk kaum perempuan.

"Untuk tahun ini, salah satu fokusnya adalah pemberdayaan di bidang ekonomi," ujar Retno Marsudi.

Di dalam pertemuan-pertemuan itu juga pihaknya menekankan beberapa hal mengenai hak-hak Afghanistan.

Baca juga: Indonesia Proklamasikan Dukungan Penuh untuk Afghanistan dan Palestina

Retno mengatakan, hak-hak perempuan Afghanistan penting untuk dihormati termasuk hak terhadap pendidikan dan pekerjaan.

Di sisi lain, kata Retno, dunia perlu memerhatikan situasi kemanusiaan yang semakin memburuk di Afghanistan.

"Dalam kaitan ini, Indonesia berkomitmen memberi bantuan di bidang kesehatan dan pendidikan," kata Retno.

Baca juga: Perempuan Dilarang Bekerja, 3.300 Staf PBB Afghanistan Diam di Rumah

Diketahui, kunjungan Retno Marsudi ke Doha juga bertujuan untuk memenuhi undangan Sekjen PBB untuk hadir dan berkontribusi dalam Meeting of Special Envoys on Afghanistan.

Selain Indonesia, negara yang diundang antara lain adalah AS, Rusia, RRT, Inggris, Perancis, Jerman, Arab Saudi, India, PEA, Qatar, Turki, dan lain-lain. Selain itu, ada 2 organisasi internasional yang hadir, yaitu OKI dan UE.

Di sela-sela pertemuan, Retno Marsudi juga melakukan sejumlah pertemuan lainnya. Di antaranya, dengan UNAMA, dengan Utusan Khusus AS untuk Afghanistan, Utusan Khusus Inggris, dan Norwegia.

Ia juga bertemu dengan Menteri Negara urusan Luar Negeri Ibu Hina Rabbani Khar dan Sekjen PBB.

"Baik dengan Sekjen PBB maupun semua negara yang hadir, mereka mengapresiasi upaya yang dilakukan Indonesia. Khusus dengan Sekjen PBB, saya juga membahas mengenai situasi di Myanmar," kata Retno Marsudi.

Baca juga: Tahun Ajaran Baru Dimulai di Afghanistan, tapi Tak Ada yang Sekolah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Komnas Haji Minta Masyarakat Tak Mudah Tergiur Tawaran Haji Instan

Nasional
Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Libur Panjang, Korlantas Catat Peningkatan Arus Lalu Lintas

Nasional
DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 233 Pengaduan Pemilu dalam 4 Bulan Terakhir

Nasional
Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Prabowo: Beri Kami Waktu 4 Tahun untuk Buktikan ke Rakyat yang Tak Pilih Kita

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com