Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ingin Capres Berkesinambungan, Wiranto: Negeri Ini Ibarat Bangun Rumah, Pondasinya Tak Perlu Dirubuhkan

Kompas.com - 25/04/2023, 17:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyebutkan, calon presiden (capres) haruslah yang melanjutkan pembangunan pemerintahan sebelumnya.

Hal itu disampaikan usai menerima kunjungan Menteri Pertahanan sekaligus Ketum Gerindra Prabowo Subianto di kediaman Wiranto, Jakarta Selatan, Selasa (25/4/2023).

"Negeri ini ibarat bangun rumah. Pondasinya sudah bangun, ya enggak perlu dirubuhkan lagi. Tapi tinggal perlu nambah atapnya. Jadi perlu kesinambungan," kata Wiranto saat ditemui di kediamannya, Selasa.

Baca juga: Anggap Prabowo Penuhi Syarat Capres, Wiranto: Beliau Sudah Mumpuni

Prabowo, menurutnya, memenuhi syarat kesinambungan itu. 

Selain telah memiliki pengalaman memimpin di bidang militer, ia adalah menterinya Presiden Jokowi.

Sehingga, ia melanjutkan, Prabowo tahu apa yang mesti diteruskan dalam pembangunan Indonesia.

"Pemerintahan cukup lama juga dengan Pak Jokowi. Dengan demikian, kesinambungan pembangunan, paham betul apa yang perlu ditambahkan, disempurnakan sebagainya dan lain-lain," ujar Wiranto.

Baca juga: Ganjalan Besar Wacana Duet Ganjar dan Prabowo di Pilpres 2024...

Pendiri Partai Hanura ini menambahkan, kriteria capres lainnya yaitu kesetiaan terhadap NKRI, Pancasila dan UUD 1945.

Kemudian, sosok capres juga harus memahami bidang domestik dan internasional.

"Harus mau dan mampu untuk melaksanakan itu. Ya mampu belum cukup, harus mau, kadang orang mampu tapi tidak mau, harus seperti itu," tutur Wiranto.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Sebut Prabowo Tak Miliki Hambatan Psikologis Bertemu PKS, Gerindra: Soal Teknis Saja

Nasional
Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi 'Doorstop' Media...

Saat Jokowi Pura-pura Jadi Wartawan lalu Hindari Sesi "Doorstop" Media...

Nasional
Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Dampak UU DKJ, Usia Kendaraan di Jakarta Bakal Dibatasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com