Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sinyal Prabowo Tolak jadi Cawapres Ganjar dan Respons PDI-P

Kompas.com - 25/04/2023, 07:54 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masuk sebagai salah satu nama kandidat calon wakil presiden (cawapres) pendamping Ganjar Pranowo.

Hal itu bahkan disampaikan sendiri oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah melaksanakan Salat Id Lebaran 2023 bersama Ganjar di Solo, Sabtu (22/4/2023).

Masuknya nama Prabowo sebagai kandidat cawapres Ganjar itu cukup mengejutkan. Sebab, sebelumnya Menteri Pertahanan tersebut tak masuk jajaran survei elektabilitas bakal cawapres.

Di sisi lain, masih lekat dalam ingatan bagaimana justru Ganjar Pranowo didekati Gerindra agar diduetkan dengan Prabowo sebagai cawapres.

Baca juga: Albertus Sumbogo: Prabowo Cocok Jadi Cawapres Ganjar, Meningkatkan Potensi Kemenangan

Namanya masuk dalam kandidat cawapres, padahal diusung Gerindra sebagai calon presiden (capres), Prabowo pun memberikan sinyal penolakan.

Kepada awak media yang menanyakan hal itu kepadanya, Prabowo mengingatkan, Gerindra kini adalah partai politik yang cukup kuat.

Partai berlambang burung Garuda itu mengusungnya sebagai capres, bukan cawapres.

"Partai mencalonkan saya sebagai capres. Partai saya agak kuat, sekarang," kelakar Prabowo saat ditemui di kediaman Presiden Jokowi, Sabtu.

Selain itu, secara gamblang Prabowo mengatakan, pihaknya juga masih melihat situasi atau perkembangan dinamika politik saat ini.

"Lihat perkembangan, dinamika. Beliau (Ganjar Pranowo) sudah dicalonkan capres. Kita lihat perkembangan dan dinamika. Jangan berandai-andai," jelas dia.

 

Respons PDI-P

Menanggapi hal itu, PDI-P melalui Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto membantah bahwa ada paksaan agar Prabowo menjadi cawapres Ganjar.

Menurut dia, dalam proses penjaringan cawapres, tentu ada berbagai tahapan yang harus dilalui.

"Ya, tentu saja kami kan enggak model kawin paksa, tentu ada pacarannya, ada pemahamannya, ada komitmen terhadap rakyat bangsa dan negara," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (24/4/2023).

Baca juga: Gerindra Tak Gentar Lawan Sandiaga Uno jika Maju Jadi Kompetitor Prabowo di Pilpres 2024

PDI-P tidak pernah mengajak atau berniat menjodohkan Ganjar-Prabowo maupun Prabowo-Ganjar.

Sebab, menurutnya semua paket tokoh untuk Pilpres tentu juga melihat keinginan masyarakat.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com