Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bidik Tokoh Luar Koalisi Jadi Cawapres Anies, PKS Dinilai Ingin Imbangi AHY

Kompas.com - 20/04/2023, 15:53 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sikap Partai Keadilan Sejahtera (PKS) mendekati sejumlah tokoh bangsa buat menjaring bakal calon wakil presiden bagi Anies Baswedan dinilai sebagai upaya buat mengimbangi sosok Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Menurut peneliti Indikator Politik Indonesia Bawono Kumoro, PKS dan Partai Nasdem mencari sosok lain di luar koalisi sebagai bakal cawapres Anies guna mengimbangi kehendak Partai Demokrat yang menyodorkan AHY.

"Kemunculan nama-nama tokoh dari luar partai-partai politik dari Koalisi Perubahan sebagai bakal calon wakil presiden bagi pendamping Anies Baswedan bisa terjadi karena ada perbedaan pemahaman antara Partai Demokrat di satu pihak, dan Partai NasDem serta PKS di pihak lain terhadap kriteria calon wakil presiden harus mampu menjaga soliditas dari Koalisi Perubahan," kata Bawono dalam keterangannya yang diterima pada Kamis (20/4/2023).

Baca juga: Nasdem: Mahfud Sangat Pantas Jadi Cawapres Anies

Tokoh-tokoh yang didekati oleh PKS buat menjadi bakal cawapres Anies adalah Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

PKS juga mewacanakan menduetkan Anies dengan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Sedangkan Partai Nasdem menyodorkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sebagai sosok bakal cawapres Anies.

Bawono menyampaikan, di mata Partai Demokrat sosok bakal calon wakil presiden untuk Anies harus bisa menjaga bagi soliditas koalisi. Maka dari itu, lanjut dia, Demokrat beranggapan bakal cawapres Anies harus berasal dari partai-partai politik koalisi.

Baca juga: Nasdem Nilai Presiden PKS Genit karena Tawari Mahfud Jadi Cawapres Anies, Curiga Ada Skenario

"Dalam konteks itu Partai Demokrat mengedepankan nama AHY," ucap Bawono.

Sementara itu Bawono menilai anggapan Partai Demokrat tidak sama dengan pandangan Nasdem dan PKS, yang justru menginginkan supaya bakal cawapres Anies adalah tokoh dari luar koalisi supaya menjaga soliditas koalisi.

"Karena apabila berasal dari salah satu partai politik koalisi maka dikahwatirkan dia akan bersikap cenderung kepada partai politik dia berasal. Soliditas koalisi pun akan rentan," ujar Bawono.

"Dalam konteks itu Partai NasDem dan PKS memunculkan sejumlah nama di luar partai-partai politik koalisi perubahan seperti Khofifah Indar Parawansa, Mahfud MD, dan Sandiaga Uno," sambung Bawono.

Baca juga: PKS Tawari Mahfud MD Jadi Cawapres Anies, Demokrat: Jangan Kaya Toko Kelontongan

Koalisi Perubahan saat ini berisi 3 partai yakni PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat.

Ketiganya sepakat mengusung Anies sebagai bakal capres 2024. Mereka juga membentuk tim khusus buat membantu Anies mencari bakal cawapres yang ideal.

Sebelumnya diberitakan, Presiden PKS Ahmad Syaikhu membenarkan tengah rajin berkeliling menemui para tokoh bangsa dengan agenda mencari sosok yang tepat buat mendampingi Anies.

"Saya khususnya hari-hari ini banyak silaturahmi dengan tokoh-tokoh bangsa dalam rangka mencari siapa pasangan Pak Anies Rasyid Baswedan. Saya saat ini fokusnya mencari cawapres," ujar Syaikhu saat ditemui di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Selasa (18/4/2023).

Baca juga: Ditawari PKS Jadi Cawapres Anies, Mahfud: Saya Tak Jawab “Ya” atau “Tidak”

Secara terpisah, Mahfud membenarkan dia bertemu dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu pada Sabtu (15/4/2023) lalu. Akan tetapi, dia tidak memaparkan di mana lokasi pertemuan itu.

“Kami berdiskusi tentang masa depan Indonesia. Saya dihadiahi buku yang dibuat oleh PKS berjudul Merawat Indonesia,” kata Mahfud dalam keterangannya, Selasa (18/4/2023) petang.

Mahfud juga membenarkan bahwa ada pembicaraan mengenai skema calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) untuk Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Terkait permintaan menjadi cawapres Anies, Mahfud menyatakan bahwa ia masih fokus mengawal pemilu agar berlangsung sesuai jadwal.

Baca juga: Presiden PKS Fokus Cari Cawapres Anies, Keliling Datangi Tokoh yang Masuk Survei

“Saya tak menjawab ya atau tidak,” kata Mahfud.

“Sebab, fokus saya adalah mengawal pemilu agar berlangsung sesuai kalender,” ujarnya lagi.

Mahfud justru menyampaikan kepada Syaikhu sebaiknya mencari kandidat cawapres dari internal partai pendukung koalisi.

"Supaya tiket yang sudah di tangan tidak hilang. Jangan sampai mengajak cawapres dari luar parpol, tapi koalisinya malah pecah,” ucap Mahfud.

Di sisi lain, Sandiaga yang pernah mendampingi Anies sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta juga diisukan bakal hengkang dari Gerindra.

Baca juga: Presiden PKS Datangi Mahfud, Tawari Jadi Cawapres Anies

Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS Mardani Ali Sera mengatakan, PKS terus membuka diri dengan semua pihak dan menjaga kedekatan dengan Sandi.

Alasannya, agar Anies bisa mendapatkan cawapres yang mumpuni untuk membantu kemenangan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

“Bang Sandi dekat dengan PKS. PKS juga terus membuka komunikasi dengan semua pihak. Khususnya agar terwujud pasangan yang ideal bagi Mas Anies Baswedan,” ujar Mardani pada Kompas.com, Senin (10/4/2023).

Mardani mengungkapkan, saat ini proses pencarian cawapres masih dinamis.

Baca juga: Disebut Genit oleh Nasdem karena Dekati Mahfud, Presiden PKS: Memang Kami Banyak Silaturahmi

PKS juga menyodorkan salah satu kadernya, Ahmad Heryawan (Aher), sebagai bakal cawapres Anies.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com