Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bertemu PPP, PKS Klaim Tak Tertarik dengan Koalisi Besar

Kompas.com - 19/04/2023, 20:25 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu menyatakan, pihaknya tak tertarik dengan koalisi besar.

Hal itu disampaikan Syaikhu setelah bertemu Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhamad Mardiono di Kantor DPP PPP, Menteng, Jakarta, Rabu (19/4/2023).

“Enggak (tertarik), enggak termasuk (yang dibahas dengan Mardiono),” ujar Syaikhu pada awak media.

Baca juga: Ahmad Syaikhu Datangi Markas PPP, Disambut Pelukan Mardiono

Ia pun menampik bahwa pertemuan dengan Mardiono membahas soal langkah politik Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno.

Adapun Sandi nampak menunjukkan kedekatan dengan dua partai politik (parpol) tersebut.

“Saya kira belum masuk ke sana. Kami tadi justru pada masalah-masalah kerja sama program, khususnya tadi pelaksanaan sinergitas di kerja-kerja tugas-tugas di parlemen,” papar dia.

Ia pun menyatakan bahwa PKS dan PPP menghargai pilihan politik masing-masing.

Saat ini, keduanya telah bergabung dengan koalisi yang berbeda, PPP membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bersama Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar.

Sementara itu, PKS telah bergabung dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dengan Partai Nasdem dan Partai Demokrat.

“Jadi masalah pilihan koalisi saya kira, kita (sepakat) kedaulatan partai masing-masing masih kita jaga,” kata dia.

Sebelumnya, Mardiono mengaku bakal membahas banyak dinamika politik Tanah Air belakangan ini.

Baca juga: PPP Berharap PKS Punya Pilihan Politik yang Sama

Ia mengatakan, tak akan melakukan tarik menarik dengan PKS soal Sandi. Namun, PPP ingin PKS memiliki pilihan politik yang sama.

Adapun Sandi tengah memikirkan langkah politiknya untuk hengkang atau tidak dari Partai Gerindra.

Ia menyatakan bakal berkontemplasi dan mengumumkan keputusan setelah Lebaran 2023.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Nasional
2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com