Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasto Sebut Konsolidasi Koalisi Besar Baru Akan Dilakukan Setelah PDI-P Umumkan Capres

Kompas.com - 17/04/2023, 16:49 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyambut baik wacana pembentukan koalisi besar yang rencananya menggabungkan Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Namun demikian, Hasto meyakini, konsolidasi di antara partai-partai yang menggagas kerja sama tersebut baru akan terjadi setelah PDI-P mengumumkan calon presiden (capres).

“Dalam konteks komunikasi politik yang dilakukan gagasan kerja sama besar itu sangat bagus, itu positif. Tetapi, konsolidasi dari kerja sama itu akan terjadi setelah nanti diumumkan siapa capresnya, termasuk dari PDI Perjuangan,” kata Hasto dikutip dari Kompas TV, Senin (17/4/2023).

Baca juga: Golkar Bilang Belum Ada Kabar PDI-P Akan Gabung Koalisi Besar

Hasto pun tak menjawab tegas ketika ditanya apakah PDI-P akan turut bergabung bersama koalisi besar tersebut.

Dia hanya mengatakan, PDI-P terus menjalin komunikasi dengan parpol-parpol lain. Namun demikian, pertemuan itu umumnya digelar secara tertutup.

Biasanya, pertemuan tersebut turut membahas ihwal capres dan calon wakil presiden (cawapres) Pemilu 2024.

“Apa yang dilakukan tersebut ujung-ujungnya kan akan berbicara siapa yang jadi capres, siapa yang menjadi cawapres,” ujarnya.

Baca juga: PDI-P Berpeluang Gabung Koalisi Besar dan Usung Capresnya, PAN: Bisa Dimusyawarahkan

Hasto menegaskan bahwa partainya bakal mengusung kader PDI-P sebagai capres. Hal itu telah diputuskan dalam Kongres ke-V PDI-P dan dipertegas oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri.

Terkait partai lain yang tak ingin PDI-P mensyaratkan capres dalam koalisi, Hasto bilang, partainya tak ambil pusing.

Namun, dia meyakini bahwa kerja sama antarpartai akan terbentuk begitu PDI-P mengumumkan capres, sebagaimana yang terjadi ketika partai banteng mengumumkan Joko Widodo atau Jokowi sebagai capres jelang Pemilu 2014 dan 2019 lalu.

“Nanti setelah ibu ketua umum mengumumkan siapa capres dari PDI Perjuangan, dari pengalaman ketika mengumumkan Pak Jokowi, di situ akan terjadi konsolidasi pengerucutan dalam kerjasama tersebut,” tuturnya.

Sebagaimana diketahui, wacana pembentukan koalisi besar untuk Pemilu 2024 menguat beberapa waktu belakangan. Poros politik tersebut berencana melebur Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR).

Adapun KIB digagas oleh Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Sedangkan KKIR dibentuk oleh Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Lima ketua umum partai tersebut sempat melakukan pertemuan beberapa waktu lalu. Pertemuan itu juga dihadiri Presiden Joko Widodo.

Usai pertemuan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan bahwa koalisi Kebangkitan Indonesia Raya dan Koalisi Indonesia Bersatu berpeluang bergabung. Prabowo menilai, kedua koalisi satu frekuensi.

“Ternyata ada. Jadi kami merasa dalam frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat, pimpinan partai kami sudah masuk. Cak Imin ya, kami sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang,” kata Prabowo usai acara “Silaturahmi Ramadhan bersama Presiden RI” yang digelar di Kantor DPP PAN, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Baca juga: Pada Bakal Koalisi Besar, PDI-P: Jangan Dibalik, Safari Politik Pertama Kali adalah Puan Maharani

Kendati demikian, Menteri Pertahanan itu belum mau menjawab secara gamblang terkait rencana penggabungan KIB dan KIR. Namun, dia memastikan, ketua umum partai masing-masing koalisi akan berkomunikasi lebih intens lagi.

“Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens,” kata Prabowo.

Dalam kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo langsung melontarkan kata "cocok" seandainya KIB dan KIR bersatu untuk menghadapi Pemilu 2024.

“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” kata kepala negara kepada awak media.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com