Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lebaran NU dan Muhammadiyah Mungkin Beda Tanggal, Wapres Ingatkan soal Toleransi

Kompas.com - 14/04/2023, 20:27 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menanggapi soal kemungkinan perbedaan tanggal perayaan Idul Fitri antara Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah pada tahun 2023.

Menurut Ma'ruf Amin, kemungkinan perbedaan itu merujuk kepada kriteria penetapan 1 Syawal.

"Ini sudah lama diupayakan untuk bisa bertemu tapi belum ada metode yang bisa menyatukan. Oleh karena itu, maka yang ditempuh adalah adanya sikap bisa toleransi antar dua kelompok ini," ujar Ma'ruf dilansir dari tayangan YouTube Sekretariat Wapres, Jumat (14/4/2023).

"Untuk masing-masing, ya Lebaran sesuai dengan keyakinannya dengan hitungannya. Jadi, bahasa Jawanya legowo lah. Dan itu sudah kita lakukan bertahun-tahun," katanya lagi.

Baca juga: Mendagri Terbitkan SE, Minta Pemda Cegah Sweeping Ormas dan Kriminalitas Jelang Lebaran

Ma'ruf Amin mengakui, awalnya memang ada sedikit konflik karena perbedaan metode penentuan 1 Syawal itu.

Namun, seiring berjalannya waktu dan terus adanya sosialisasi, maka NU dan Muhammadiyah bisa saling menghormati.

"Dulu pertama memang agak konflik sedikit yang antara metode ini ribut, tapi belakangan tidak karena kita terus sosialisasi, edukasi, sekarang rukun-rukun saja," kata Ma'ruf.

"Sambil terus mencari metode yang mempertemukan dua metode ini imkanur rukyat dan wujudul hilal," ujarnya lagi.

Baca juga: NU dan Muhammadiyah Beda Tanggal Lebaran, Cek Jadwal Libur Sekolah SD-SMA

Diberitakan sebelumnya, tanggal untuk merayakan hari Lebaran atau Idul Fitri tahun 2023 kemungkinan akan mengalami perbedaan antara Muhammadiyah dan NU.

Dalam SKB 3 Menteri terbaru, Hari Raya Idul Fitri 1444 H jatuh pada 22 dan 23 April 2023. SKB tersebut juga telah ditetapkan cuti bersama Lebaran 2023 mulai 19 April.

Sementara versi Muhammadiyah, 1 Syawal 1444 H jatuh pada Jumat, 21 April 2023. Sebagaimana termaktub dalam Surat Maklumat Nomor 1/MLM/I.0/2023 tentang Penetapan Hasil Hisab Ramadhan, Syawal, dan Dzulhijjah 1444 Hijriah.

Adapun untuk NU penetapan 1 Syawal dilakukan berdasaran kriteria imkan rukyat atau visibilitas hilal MABIMS.

Sehingga, penetuan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2023 menunggu hasil sidang isbat Pemerintah yang dilakukan pada 20 April 2023.

Baca juga: Jelang Lebaran, Mendagri Minta Pemda Tertibkan Pasar Tumpah

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com