Soal Konflik KPK-Polri Terkait Mutasi Pegawai, Wapres: Jangan Sampai Kinerja Terganggu

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menanggapi soal konflik antara Polri dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca adanya mutasi pegawai.

Menurut Ma'ruf Amin, jangan sampai hal tersebut mengganggu kinerja KPK dalam penindakan korupsi.

"Jangan sampai (kinerja) terganggu," ujar Ma'ruf dilansir dari siaran video di YouTube Sekretariat Wapres, Jumat (14/4/2023).

Ma'ruf kemudian menyarankan KPK dan Polri bertemu untuk mengkomunikasikan solusi dari persoalan yang ada.

Baca juga: KPK Perpanjang Masa Penahanan Rafael Alun Trisambodo sampai 1 Juli 2023

Ia menilai bahwa solusi yang tepat adalah kembali kepada aturan.

"Jadi tidak ada suatu pihak yang maunya sendiri. Duduk bersama, bertemu berunding, aturan yang benarnya seperti apa, kembali aja ke aturan, back to aturan. Kalau itu sudah bisa disepakati saya kita nggak ada masalah," kata Ma'ruf.

"Saya harap begitu, ada saling pengertian dan kembali kepada landasan, sudah ada landasannya kan, aturannya sudah ada," ujarnya lagi.

Ma'ruf Amin pun meminta agar KPK dan Polri segera berkomunikasi.

"Karena tidak ada kesamaan bisa jadi terganggu kan. Maka itu harus segera berkomunikasi, bertemu mencari solusinya dengan berpegang pada aturan yang ada. Kalau kembali ke aturan pasti selesai, kalau tidak akan terus terganggu itu," kata Ma'ruf.

Baca juga: Polda Metro Selidiki Dugaan Penyalahgunaan Wewenang Sekjen KPK yang Dilaporkan Brigjen Endar

Diberitakan sebelumnya, konflik antara KPK dengan Polri terjadi setelah Brigjen Endar Prianto diberhentikan sebagai Direktur Penyelidikan di KPK.

Buntut dari pemberhentian tersebut, sejumlah penyidik KPK menyatakan sikap mogok kerja. Hal itu ditandai dengan kosongnya ruang kantor penyidik pada 6 April 2023.

Namun, konflik antara kedua lembaga itu dibantah oleh KPK. Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan, baik KPK maupun Polri sama-sama bersinergi untuk menyelesaikan tugas penanganan korupsi baik secara nasional maupun daerah.

Baca juga: KPK Bantah Kapolri, Penarikan Karyoto dan Endar Priantoro Bersamaan Tidak Melemahkan