[POPULER NASIONAL] Ada Korupsi di Proyek KA Baru 13 Hari Diresmikan Jokowi | Jokowi Minta Warga Vaksinasi di Tengah Lonjakan Kasus Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus rasuah kembali dibongkar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kali ini mereka mengungkap dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terkait proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare yang belum lama diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari kasus suap di Sulawesi Selatan itu, penyidik KPK berhasil mengembangkan perkara hingga mengungkap dugaan suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi atau vaksinasi penguat (booster), karena kasus infeksi Covid-19 kembali naik dalam beberapa hari terakhir.

Baca juga: Ada Suap di Proyek Kereta Makassar-Parepare, Jokowi: Proyek Ribuan, Tak Mungkin Tanpa Masalah

1. Baru Diresmikan Jokowi 13 Hari, Proyek Jalur Kereta Makassar-Parepare Dikorupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebutkan, dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga terkait proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare.

Jalur kereta api tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu (29/3/2023).

“Sudah seperti yang saya bacakan tadi, saya jelaskan bahwa itu (Makassar-Parepare) ada keterkaitan,” kata Wakil Ketua KPK Johanis Tanak dalam konferensi pers di KPK, Kamis (13/4/2023).

Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera.

Baca juga: Fakta OTT Kasus Korupsi Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di DJKA Kemenhub

Dalam paparannya, Tanak mengungkapkan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Badan Pengelola Kereta Api (PPK BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandy, diduga menerima suap Rp 150 juta pada 11 April lalu.

Suap diberikan oleh Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung (IPA).

“Terkait proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, senilai Rp 150 juta,” ujar Tanak.

Dalam perkara ini, para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek.

Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Mereka lantas memberikan fee sekitar 5 hingga 10 persen dari nilai proyek.

Baca juga: Ironi OTT Proyek Kereta Api: Baru Diresmikan Jokowi lalu Dikorupsi Ramai-ramai

Adapun dugaan korupsi di DJKA Kemenhub ini tidak hanya terkait jalur kereta Makassar-Parepare.

Tanak mengatakan, setidaknya terdapat empat proyek yang diduga tersandung perkara suap. Proyek itu adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, dan proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar Sulawesi Selatan.

Kemudian, empat proyek konstruksi jalur kereta api, dua proyek supervisi di Lampegan Cianjur, Jawa Barat; dan proyek perbaikan pelintasan sebidang Jawa-Sumatera.

Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka, yaitu Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Jawa Bagian Tengah, Bernard Hasibuan.

Baca juga: Baru Diresmikan Jokowi 13 Hari, Proyek Jalur Kereta Makassar-Parepare Dikorupsi

Kemudian, Kepala BTP Jawa Bagian Tengah, Putu Sumarjaya; PPK BTP Jawa Bagian Barat, Syntho Pirjani Hutabarat; PPK Balai Pengelola Kereta Api (BPKA) Sulawesi Selatan, Achmad Affandi; dan PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian, Fadilansyah.

Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap.

Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung (IPA), Dion Renato Sugiarto; Direktur PT Dwifarita Fajarkharisma, Muchamad Hikmat; dan Direktur PT KA Manajemen Properti (sampai Februari 2023), Yoseph Ibrahim.

2. Kasus Covid-19 Naik Lagi, Jokowi: Yang Belum, Segera Vaksinasi "Booster"

Presiden Joko Widodo mengingatkan masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi ataupun vaksinasi booster dalam merespons kenaikan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir.

"Yang paling penting, satu, vaksinasi itu penting, booster itu penting. Jadi yang belum itu segera booster," kata Jokowi seusai meresmikan Hunian Milenial untuk Indonesia di Depok, Kamis (13/4/2023).

Jokowi mengatakan, hasil serosurvei memang menunjukkan bahwa tingkat imunitas warga Indonesia sudah mencapai 98,5 persen dan tergolong tinggi. Namun, ia mengingatkan agar publik tetap berhati-hati dengan mengikuti vaksinasi agar terlindungi dari Covid-19.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu pun mengakui bahwa ada kenaikan kasus Covid-19 dalam beberapa hari terakhir.

Baca juga: Jokowi Akui Kasus Covid-19 Naik Lagi, tapi Masih Terkendali

Akan tetapi, Jokowi mengeklaim bahwa situasi pandemi di Tanah Air masih terkendali karena kenaikan kasus Covid-19 masih berada di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Memang ada kenaikan, tetapi kota masih jauh di bawah standarnya WHO. Standarnya WHO kurang lebih 8.000 dan kita berada di angka 600-900. Saya kira kita masih terkelola terkendali dengan baik," kata Jokowi.

Kasus Covid-19 di Indonesia melonjak dalam dua hari terakhir. Pada Senin (10/4/2023), pemerintah mencatat penambahan kasus Covid-19 sebanyak 494 dalam sehari.

Pada Selasa (11/4/2023), penambahannya bertambah hampir dua kali lipat menjadi 944 kasus per hari.

Baca juga: Kasus Covid-19 Naik Lagi, Jokowi: Yang Belum, Segera Vaksinasi Booster

Angka tersebut kembali naik pada Rabu (12/4/2023) menjadi 987 kasus dalam satu hari.