Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Minta Hunian Terintegrasi Transportasi Massal Dibangun di Semua Kota yang Alami Kemacetan

Kompas.com - 13/04/2023, 19:55 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar hunian (rumah tinggal) yang terintegrasi dengan transportasi massal dibangun di semua kota yang mengalami macet. Di antaranya, Surabaya, Medan, Semarang, Bandung, dan Makassar.

Hal itu disampaikan Jokowi saat meresmikan Hunian Milenial Indonesia yang berada di Rusun Samesta Mahata, Depok, Jawa Barat, Kamis (13/4/2023).

"Sudah saya perintah, tidak hanya di Jabodetabek tapi kota-kota lain, (seperti) Surabaya, Medan, Semarang, Bandung, Makassar. Di semua kota yang sudah mulai macet segera bangun TOD (hunian berorientasi transit). Mengintegrasikan hunian dengan transportasi massal," kata Jokowi, Kamis.

Oleh karenanya, mantan Wali Kota Solo tersebut meminta agar hunian berkonsep TOD terus diperbanyak jumlahnya.

Baca juga: Jokowi Teken Keppres 8/2023, Cuti Bersama ASN untuk Lebaran Selama 5 Hari

"Saya sangat menghargai ide besar dan dilaksanakan, bukan hanya ide saja tapi dilaksanakan di lapangan, (yakni) Pembangunan TOD-TOD baru, utamanya di kota-kota yang sudah macet di semua titik," ujar Jokowi.

Menurut Jokowi, selain terintegrasi dengan transportasi publik, hunian berbasis TOD memiliki desain yang cukup baik serta memiliki fasilitas yang dapat mendukung kegiatan sehari-hari.

Kehadiran hunian tersebut juga akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang dapat menyebabkan kemacetan.

"Yang paling penting, ini disiapkan untuk hunian milenial. Yang kalau mereka beli, bonusnya dapat kereta api. Bangun tidur, mandi, langsung lompat, sudah masuk ke KRL, ke kereta api," kata Jokowi.

"Ke mana-mana pun bisa sehingga kita semuanya tidak tergantung dengan kendaraan-kendaraan pribadi, dengan mobil, yang memacetkan, utamanya di Jabodetabek," ujarnya lagi.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres, ASN Bisa Kerja Fleksibel dalam Hal Lokasi dan Waktu, tapi...

Lebih lanjut, Jokowi memerintahkan jajarannya untuk membangun hunian milenial tidak hanya di kawasan Jabodetabek. Melainkan, harus dibangun juga di berbagai daerah di Tanah Air.

Selain itu, hunian berkonsep TOD ini juga akan dibangun di lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan dengan baik.

"Nanti kerja sama dengan PP, dengan Perumnas, dengan Kementerian PUPR, saya kira harus kita bangun sebanyak-banyaknya hunian seperti ini," kata Jokowi.

Presiden juga menyebut hunian tersebut memiliki harga yang cukup terjangkau.

Bahkan, pemerintah juga memberikan subsidi berupa Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

"Cicilannya juga murah sehingga sangat pas sekali kalau untuk hunian anak-anak muda kita, hunian milenial ini," ujar Jokowi.

Baca juga: Jokowi Sebut Hunian Milenial Bisa Kurangi Ketergantungan dengan Kendaraan Pribadi

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com