Tentang Korupsi di Negeri Ini

Perbaikan holistik itu tak lepas dari faktor kesejahteraan. Namun, bila kesejahteraan sudah tercukupi masih saja ada korupsi, ungkap Adnan lugas, hukuman harus tegas ditegakkan.

“Tak ada toleransi terhadap korupsi. Meski minta Rp 40.000-Rp 50.000 harus ada hukuman yang keras, harus dikeluarkan,” ujar Adnan.

Yang terjadi, lanjut Adnan, mekanisme ini kerap tidak berjalan. Bahkan mereka yang sudah mendapatkan vonis hukum berkekuatan tetap karena kasus korupsi pun kedapatan masih dipertahankan statusnya sebagai aparatur negara, malah ada yang diangkat lagi setelah hukumannya selesai.

“Artinya (sejauh ini) negara tak anggap korupsi sebagai persoalan yang membuat birokrasi berkarat. Ini juga menjadi insentif bagi orang lain untuk melakukan kejahatan yang sama,” kecam Adnan.

Wajar bila kemudian menguar dorongan dan desakan menyegerakan pembahasan dan pengesahan RUU Perampasan Aset Hasil Tindak Pidana. Seperti dikutip dalam tajuk rencana harian Kompas edisi 12 April 2023, jajak pendapat Kompas mendapati 82,2 persen responden menyuarakanya.

Dari persentase tersebut, 35,5 persen responden dalam jajak pendapat yang digelar pada 4-6 April 2023 itu menyatakan RUU Perampasan Aset ini sangat mendesak untuk diundangkan. Sayangnya, surat Presiden untuk DPR bisa memulai pembahasan RUU ini terhambat oleh belum lengkapnya paraf dari sejumlah kementerian dan lembaga negara.

Isu korupsi dalam lingkar kekuasaan kembali mengemuka sekaligus mendapat momentum dari perkara penganiayaan Mario Dandy Satrio dkk kepada D. Selain menganiaya D, Mario pamer mobil mewah.

Ditelusuri lebih lanjut, bapak Mario, Rafael Alun Trisambodo, pada saat itu adalah pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Keuangannya pun lalu diuprek atas perintah langsung Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Bersamaan, Mahfud MD lantang menyuarakan temuan-temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Tak hanya untuk kasus Rafael dan sejenisnya tetapi juga tentang dugaan transaksi janggal di lingkungan Kementerian Keuangan senilai Rp 349 triliun.

Angka itu bukan seluruhnya dugaan pelanggaran di Kementerian Keuangan, memang. Namun, sebagian besar di antaranya diduga merupakan praktik kotor yang terjadi di area perpajakan dan bea cukai.

Terlepas dari itu semua, Adnan pun menyebutkan bahwa perubahan holistik untuk menangkal korupsi di negeri ini harus benar-benar dikemudikan oleh negara dalam sejumlah aspek, terutama penataan birokrasi.

Lalu, imbuh Adnan, nilai-nilai anti-korupsi pun harus didengungkan untuk menjadi nilai keseharian masyarakat, sejak dari keluarga.

“Ada tantangan subyektif dan variatif,” tegas Adnan.

Dilihat dari sejarahnya, korupsi di negeri ini sudah teramat panjang. Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi, misalnya, memotret praktik panjang korupsi di Nusantara dalam buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808-1811) sampai Era Reformasi.

KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI Halaman sampul buku Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia: Dari Daendels (1808-1811) sampai Era Reformasi karya Peter Carey dan Suhardiyoto Haryadi. Gambar diambil pada 13 April 2023.

Pertanyaannya, apakah sejarah korupsi hendak diteruskan lagi bergenerasi-generasi di negeri ini? Kita semua yang harus menjawabnya.

Naskah: KOMPAS.com/PALUPI ANNISA AULIANI