Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Lebih Tepat Tanyakan soal Anas ke Abraham Samad, BW, dan Novel

Kompas.com - 13/04/2023, 06:36 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyatakan Anas Urbaningrum tak punya masalah dengan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) atau Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Tapi, menurutnya, masalah Anas adalah dengan mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad dan Bambang Widjojanto (BW), serta mantan penyidik senior Novel Baswedan.

“Karena yang menghukum beliau itu KPK, kemudian ada podcast dari Abraham Samad, ada Bang BW, ada Novel Baswedan yang itu men-counter Mas Anas,” ucap Herzaky di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

Baca juga: Panas Dingin Hubungan Anas Urbaningrum-Susilo Bambang Yudhoyono

“Jadi enggak tepat ditanyakan ke Demokrat. Tanyakan lebih tepat ke Abraham Samad, BW, Novel,” sambung dia.

Ia menuturkan, bagi Demokrat, hubungan dengan Anas sudah selesai.

Mantan Ketua Umum Partai Demokrat yang menjabat tahun 2010 - 2013 itu dianggap bagian dari masa lalu.

Maka, ia meminta tak ada pihak yang terus menerus mengaitkan Anas dengan AHY maupun SBY.

“Kalau bicara Mas Anas, tidak ada kaitan dengan AHY, dengan SBY, dengan Demokrat. Jadi janganlah dibentur-benturkan,” paparnya.

Terakhir, ia menuturkan bahwa saat ini Demokrat hanya ingin fokus menghadapi dan memenangkan Pemilu 2024.

Baca juga: Kilas Balik Kasus Anas Urbaningrum: Korupsi Proyek Hambalang, Hukuman Dipangkas, Kini Bebas

“Kami ini generasi baru, generasi muda Demokrat (bekerja) supaya bagaimana Demokrat mendapat respon positif dari masyarakat dan di bawah AHY respon positif (didapatkan) dari masyarakat,” imbuh dia.

Diketahui, Anas telah bebas dari Lapas Sukamiskin, Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/4/2023).

Ia mendekam di penjara lebih dari 9 tahun karena menjadi terpidana kasus korupsi proyek Hambalang.

Baca juga: Sekjen PKN: Anas Pasti Menolak Berbenturan dengan Demokrat dan SBY

Anas menyatakan bahwa dirinya belum selesai meski lama mendekam di penjara.

”Saya juga mohon maaf kalau ada yang menyusun skenario besar, saya dimasukkan dalam waktu yang lama di tempat ini, menganggap Anas sudah selesai. Komitmen dan ikatan keberanian untuk terus melangkah maju membuat yang berpikir seperti itu seperti tidur di siang bolong,” tutur dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com