Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Sebut Ada Kampanye Negatif terhadap Sawit karena Besarnya Produksi CPO Indonesia

Kompas.com - 12/04/2023, 22:00 WIB
Ardito Ramadhan,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyebutkan bahwa ada kampanye negatif yang menuding sawit sebagai penyebab perubahan iklim karena tingginya produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Indonesia.

Hal ini ia sampaikan dalam acara pengukungan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) periode 2023-2028 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

"Produksi CPO Indonesia yang sangat besar telah memunculkan kampanye negatif yang menuduh kelapa sawit sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim," kata Ma'ruf, Rabu.

Ma'ruf menuturkan, sawit juga kerap dikampanyekan merusak lingkungan, merusak hutan, menyerap banyak air, lahan gambut, serta menghasilkan minyak yang mengandung lemak.

Baca juga: Mendag Ditegur Jokowi gara-gara Harga CPO RI Masih Diatur Malaysia

Menurut Ma'ruf, pemerintah bersama pemangku kebijakan terkait termasuk pengusaha sawit mesti menyusun strategi dan melakukan kampanye positif untuk menekan isu tersebut.

"Kita harus dapat mengomunikasikan informasi dan kebijakan secara efektif, serta membuktikan bahwa upaya pengembangan industri kelapa sawit nasional tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf pun mengeklaim bahwa pemerintah mempunyai komitmen untuk menurunkan emisi karbon, salah satunya dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Perkebunan Kepala Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO.

Ia menyebutkan, ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya mempercepat penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit.

Baca juga: Pengusaha Kelapa Sawit RI Tak Gentar Upaya Boikot Uni Eropa

"Berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektar berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun," kata Ma'ruf.

Selain itu, kata dia, program biodiesel atau B30 untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022.

Menurut Ma'ruf, hal itu menunjukkan kebun sawit punya kontribusi cukup besar dalam mengendalikan perubahan iklim.

"Jika fakta-fakta tersebut terkomunikasikan dengan baik, maka diharapkan masyarakat internasional khususnya akan lebih memahami, sehingga dapat menekan kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Duet BUMN Indonesia dan Malaysia Kuasai 88 Persen Produksi CPO Dunia

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun menyebutkan bahwa kampanye negatif atas sawit tersebut dapat mengurangi pangsa pasar ekspor bila didiamkan.

Oleh sebab itu, Eddy menekankan bahwa pihak pengusaha dan pemerintah harus tetap melawan kampanye negatif tersebut.

"Kita terus melakukan upaya-upaya untuk untuk melawan itu dan memberikan pengertian kepada konsumen kita di Eropa juga mengenai sebenarnya minyak sawit seperti apa sih, itu kita tidak pernah berhenti melakukan itu," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com