Salin Artikel

Wapres Sebut Ada Kampanye Negatif terhadap Sawit karena Besarnya Produksi CPO Indonesia

Hal ini ia sampaikan dalam acara pengukungan pengurus Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) periode 2023-2028 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (12/4/2023).

"Produksi CPO Indonesia yang sangat besar telah memunculkan kampanye negatif yang menuduh kelapa sawit sebagai penyebab terjadinya perubahan iklim," kata Ma'ruf, Rabu.

Ma'ruf menuturkan, sawit juga kerap dikampanyekan merusak lingkungan, merusak hutan, menyerap banyak air, lahan gambut, serta menghasilkan minyak yang mengandung lemak.

Menurut Ma'ruf, pemerintah bersama pemangku kebijakan terkait termasuk pengusaha sawit mesti menyusun strategi dan melakukan kampanye positif untuk menekan isu tersebut.

"Kita harus dapat mengomunikasikan informasi dan kebijakan secara efektif, serta membuktikan bahwa upaya pengembangan industri kelapa sawit nasional tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan ramah lingkungan," ujar Ma'ruf.

Ma'ruf pun mengeklaim bahwa pemerintah mempunyai komitmen untuk menurunkan emisi karbon, salah satunya dengan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Perkebunan Kepala Sawit Berkelanjutan Indonesia atau ISPO.

Ia menyebutkan, ISPO akan menaikkan daya saing sekaligus memperkuat upaya mempercepat penurunan emisi karbon dari industri kelapa sawit.

"Berdasarkan perhitungan, tutupan kebun sawit nasional seluas 16,38 juta hektar berkontribusi pada penyerapan 2,2 miliar ton CO2 setiap tahun," kata Ma'ruf.

Selain itu, kata dia, program biodiesel atau B30 untuk mengurangi ketergantungan bahan bakar fosil, telah mengurangi emisi gas rumah kaca sekitar 29,5 juta ton setara CO2 di tahun 2022.

Menurut Ma'ruf, hal itu menunjukkan kebun sawit punya kontribusi cukup besar dalam mengendalikan perubahan iklim.

"Jika fakta-fakta tersebut terkomunikasikan dengan baik, maka diharapkan masyarakat internasional khususnya akan lebih memahami, sehingga dapat menekan kampanye negatif terhadap industri kelapa sawit," ujar Ma'ruf.

Ketua Umum Gapki Eddy Martono pun menyebutkan bahwa kampanye negatif atas sawit tersebut dapat mengurangi pangsa pasar ekspor bila didiamkan.

Oleh sebab itu, Eddy menekankan bahwa pihak pengusaha dan pemerintah harus tetap melawan kampanye negatif tersebut.

"Kita terus melakukan upaya-upaya untuk untuk melawan itu dan memberikan pengertian kepada konsumen kita di Eropa juga mengenai sebenarnya minyak sawit seperti apa sih, itu kita tidak pernah berhenti melakukan itu," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2023/04/12/22003281/wapres-sebut-ada-kampanye-negatif-terhadap-sawit-karena-besarnya-produksi

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke