[POPULER NASIONAL] Jejak Kontroversi Bupati Meranti yang Ditangkap KPK | Panglima TNI dan Kapolri Hadiri Pemakaman Istri Wakapolri

JAKARTA, KOMPAS.com - Penangkapan Bupati Meranti, Muhammad Adil, oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kembali jejak kontroversi sang kepala daerah itu.

Adil dan sejumlah orang yang merupakan pejabat strategis di Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dan pihak swasta dibekuk dalam operasi tangkap tangan pada Kamis (6/4/2023).

KPK kemudian menetapkan 3 tersangka selepas penangkapan, yaitu Adil, Kepala BPKAD Pemkab Kepulauan Meranti Fitria Nengsih dan Pemeriksa Muda BPK Perwakilan Riau M Fahmi Aressa.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri pemakaman istri Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono, Tutik Gatot Eddy, di TPU Joglo, Jakarta Barat, Sabtu (8/4/2023).

Baca juga: Bantah Isu Mogok Kerja Penyidik, KPK Ungkap Peran Polri dalam Penangkapan Bupati Meranti

1. Kontroversi Bupati Meranti yang ditangkap KPK

Adil sempat menjadi perbincangan masyarakat setelah video marah-marahnya viral di media sosial (medsos) pada Desember 2022.

Kemarahan Adil berangkat dari protes kerasnya atas dana bagi hasil (DBH) minyak. Sebab, daerah yang dipimpinnya merasa mendapat bagian sedikit dari DBH minyak.

Dalam video itu, Adil nampak beradu argumen dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu, Lucky Alfirman.

Keduanya berdebat sengit dalam Rapat Koordinasi Nasional terkait Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru. Dalam kesempatan itu, Adil pun menumpahkan kekecewaannya kenapa DBH minyak untuk Kepulauan Meranti tidak sesuai.

Baca juga: Bupati Meranti Tersangka KPK: Terima Suap, Potong Anggaran hingga Memberi Suap

Padahal, hasil minyaknya besar dan liftingnya naik. Adil mengaku sempat mengejar orang Kemenkeu sampai ke Bandung untuk mencari kejelasan soal pembagian DBH. Namun, ia menyebut saat itu bertemu dengan orang Kemenkeu yang tidak berkompeten.

Ia pun menyebut bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diisi oleh orang-orang seperti iblis.

"Itu yang hadir apa staf tak tahulah. Sampai saya ngomong waktu itu, ini orang keuangan isinya iblis atau setan," kata Adil.

Adil juga sempat menyampaikan jika pemerintah pusat tidak mengurus Kepulauan Meranti maka sebaiknya wilayah itu dilepas saja ke negara tetangga.

Baca juga: Bupati Meranti Terima Uang Rp 26,1 Miliar dari Berbagai Pihak, Diduga dari 3 Kasus Korupsi

"Maksud saya, kalau pusat enggak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Kan saya ngomong (keluhan dana bagi hasil), atau bapak tak paham juga omongan saya," ungkap Adil.

"Apa perlu Meranti mengangkat senjata? Kan tak mungkin. Ini menyangkut masalah Meranti yang miskin ekstrem," kata dia.

Adil juga pernah menolak kunjungan Gubernur Riau Syamsuar ke Kepulauan Meranti pada Kamis (13/10/2022).