Hasto Sebut Bupati Kepulauan Meranti Pernah Ditolak Jadi Kader PDI-P Setelah Viral Marah-marah ke Kemenkeu

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Bupati Kepulauan Meranti Muhammad Adil pernah diusulkan oleh salah satu anggota Fraksi PDI-P untuk masuk ke PDI-P. Namun, Hasto menolak usulan tersebut. Dia pun mengungkit aksi Adil yang marah-marah ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada 2022 lalu.

"Beberapa bulan yang lalu, bupati tersebut memang sempat diusulkan oleh salah satu anggota fraksi kami untuk masuk ke PDI Perjuangan," ujar Hasto saat dimintai konfirmasi, Jumat (7/4/2023).

"Namun, sebagai Sekjen Partai, saat itu permohonan tidak kami terima. Terutama karena sikap bupati tersebut terhadap Menteri Keuangan dan juga pemerintah pusat," sambungnya.

Baca juga: KPK Amankan 25 Orang dalam OTT Bupati Kepulauan Meranti

Hasto menjelaskan, anggota Fraksi PDI-P yang mengusulkan Adil masuk PDI-P juga telah diberi teguran lisan.

Kemudian, Hasto menegaskan, partainya selalu mendukung KPK dalam pemberantasan korupsi, termasuk yang dilakukan terhadap Bupati Kepulauan Meranti.

"PDI Perjuangan memberikan dukungan terhadap KPK yang secara konsisten melakukan upaya pemberantasan korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan, sebagaimana dilakukan terhadap Bupati Kepulauan Meranti," imbuhnya.

Bupati Meranti ditangkap KPK

Sebelumnya, Bupati Kepualau Meranti Muhammad Adil terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Kamis (6/4/2023).

Tak hanya Adil, terdapat 25 orang pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan pihak swasta juga ikut diciduk KPK.

"Benar, tadi malam, tim KPK berhasil lakukan tindakan tangkap tangan terhadap beberapa pihak yang sedang melakukan korupsi di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau. Beberapa pihak sudah ditangkap diantaranya Bupati," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri dalam kepada Kompas.com, Jumat (7/4/2023).

Baca juga: Kemendagri: Wakil Bupati Akan Gantikan Bupati Meranti Jika Ditahan KPK

Ali mengatakan, saat ini tim KPK masih terus bekerja untuk mengumpulkan bahan keterangan dari beberapa pihak terkait kasus dugaan korupsi tersebut.

"Setelahnya pasti kami sampaikan lengkap hasil kegiatan tersebut sebagai bagian keterbukaan informasi KPK kepada masyarakat," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron menyebut, Bupati Kepulauan Meranti, Riau, Muhammad Adil yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT), diduga menerima suap terkait pengadaan jasa umrah.

“Suap pengadaan jasa umrah,” kata Ghufron saat dihubungi Kompas.com, Jumat (7/4/2023).

Baca juga: Wakil Ketua KPK: Bupati Meranti Diduga Terima Suap Pengadaan Jasa Umroh

Selain itu, KPK juga menduga Adil melakukan korupsi terkait pemotongan Uang Pengganti dan Ganti Uang Persediaan (UP dan GUP).

“Pemotongan Uang Persediaan dan Ganti Uang persediaan (UP dan GUP) dipotong 5-10 persen,” ujar Ghufron.

Menurutnya, sejauh ini dua dugaan tindak pidana korupsi itulah yang ditemukan KPK. Lembaga antirasuah akan mengembangkan perkara ini lebih lanjut.

“Itu yang ter-capture awal selanjutnya kami kembangkan,” tuturnya.

Viral Marah-marah ke Kemenkeu

Sosok Adil sempat viral usai video dirinya mengungkapkan kekesalan kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Lucky Alfirman beredar di media sosial.

Saat itu, kekesalannya ia sampaikan dalam rapat koordinasi Pengelolaan Pendapatan Belanja Daerah se-Indonesia di Pekanbaru, Riau, pada Kamis (8/12/2022).

Adil mengaku kesal karena dana bagi hasil (DBH) produksi minyak dari Kepulauan Meranti yang diberikan Kemenkeu dinilainya terlalu kecil.

Ia mengatakan, Kepulauan Meranti adalah penghasil minyak mentah yang harganya belakangan melambung. Namun, DBH yang didapatkan menurut dia tak sebanding dengan produksi dan kenaikan harga minyak.

Baca juga: Kemendagri: Wakil Bupati Akan Gantikan Bupati Meranti Jika Ditahan KPK

Lifting minyak di Kepulauan Meranti saat ini mencapai 7.500 barel per hari dari sebelumnya 3.000-4.000 barel per hari.

Sementara itu, asumsi harga minyak dalam anggaran negara naik menjadi 100 dolar AS per barel dari sebelumnya 60 dolar AS per barel.

Akan tetapi, DBH kotanya pada 2022, sebesar Rp 115 miliar, hanya naik sekitar Rp 700 juta dari periode sebelumnya.

"Meranti itu daerah termiskin se-Indonesia, penghasil minyak, termiskin, ekstrem lagi. Pertanyaan saya, bagaimana kami tidak miskin, uang kami tidak dikasihkan?" ungkap Adil kala itu.