Kasus Fatia-Haris Dinilai Miliki Konflik Kepentingan Tinggi karena Luhut Pejabat Publik

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Sipil yang tergabung dari 55 organisasi menilai kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan yang menyeret dua aktivis hak asasi manusia (HAM) Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, sarat konflik kepentingan.

Anggota Koalisi yang juga Direktur YLBHI Asfinawati mengatakan, besar terjadi konflik kepentingan karena Luhut adalah pejabat publik yang kini sedang menjabat Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi.

"Status Luhut sebagai pejabat publik menjadikan kasus ini memiliki muatan konflik kepentingan yang tinggi," ujar Asfinawati dalam keterangan tertulis, Senin (3/4/2023).

"Diteruskannya kasus kriminalisasi Fatia dan Haris sampai ke tahap persidangan di pengadilan tak lepas dari kuasa Luhut yang sangat besar di pemerintahan sehingga memiliki akses, tak terkecuali pada aparat penegak hukum," katanya lagi.

Baca juga: Jaksa: Fatia Tuduh Luhut sebagai Pemegang Saham Toba Sejahtera Group

Luhut disebut terkesan memiliki kuasa untuk mengontrol jalannya penyidikan di tahap kepolisian.

"Hal tersebut terlihat pada saat proses mediasi yang mana dinyatakan gagal karena diputus sepihak oleh pihak Luhut," kata Asfinawati.

Padahal, menurut Asfinawati, pernyataan-pernyataan Direktur Eksekutif Lokataru Haris Azhar dan Koordinator Kontras Fatia Maulildyanti adalah bentuk kritik terhadap pemerintah.

Selain itu, Asfinawati mengatakan, kritikan keduanya juga tak pernah dibuktikan sebaliknya oleh Luhut. Sehingga, tak bisa dikatakan Fatia dan Haris menyebarkan berita bohong.

"Sampai sejauh ini, Luhut Binsar Panjaitan tidak pernah memaparkan data bantahan berkaitan dengan keterlibatannya pada praktik bisnis pertambangan yang ada di Blok Wabu, Intan Jaya, Papua," ujarnya.

Baca juga: Haris Azhar Didakwa Sengaja Cemarkan Nama Baik Luhut Lewat Media Sosial

Sebagai informasi, pada Senin (3/4/2023) hari ini, Fatia dan Haris menjalani sidang perdana terkait kasus pencemaran nama baik Luhut Binsar Pandjaitan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Sidang tersebut merupakan lanjutan dari keputusan Polda Metro Jaya yang menetapkan kedua aktivis HAM itu sebagai tersangka sejak 19 Maret 2022.

Perkara ini berawal dari percakapan antara Haris dan Fatia dalam video berjudul "Ada Lord Luhut di Balik Relasi Ekonomi-OPS Militer Intan Jaya!! Jenderal BIN Juga Ada!! NgeHAMtam" yang diunggah di kanal YouTube Haris Azhar.

Dalam video tersebut, keduanya menyebut Luhut "bermain" dalam bisnis tambang di Intan Jaya Papua.

Dalam laporan YLBHI dkk, ada empat perusahaan di Intan Jaya yang diduga terlibat dalam bisnis tersebut, yakni PT Freeport Indonesia (IU Pertambangan), PT Madinah Qurrata’Ain (IU Pertambangan), PT Nusapati Satria (IU Pertambangan), dan PT Kotabara Miratama (IU Pertambangan).

Baca juga: Novel Baswedan Hadiri Sidang Perdana Haris-Fatia Soal Pencemaran Nama Baik Luhut

Dua dari empat perusahaan itu, yakni PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Madinah Qurrata’Ain (PTMQ), adalah konsesi tambang emas yang teridentifikasi terhubung dengan militer atau polisi, termasuk Luhut.

Setidaknya, ada tiga nama aparat yang terhubung dengan PT MQ. Mereka adalah purnawirawan polisi Rudiard Tampubolon, purnawirawan TNI Paulus Prananto, dan Luhut.

Luhut sempat membantah tudingan itu dan melayangkan somasi kepada Haris dan Fatia agar mereka meminta maaf.

Namun, permintaan itu tidak dipenuhi sehingga Luhut memutuskan melaporkan Haris dan Fatia ke polisi pada 22 September 2021.

Luhut mengatakan, ia memutuskan untuk lapor polisi karena pernyataan Haris dan Fatia dinilai sudah menyinggung nama baiknya dan keluarga.

"Ya karena (Haris dan Fatia) sudah dua kali (disomasi) tidak mau minta maaf, saya kan harus mempertahankan nama baik saya, anak, cucu saya," kata Luhut saat itu.

Baca juga: JPU: Luhut Geleng-geleng dan Emosi saat Dituduh Bermain di Tambang Intan Jaya Papua