Pengacara Wamenkumham Tanggapi Permintaan Hentikan Laporan atas Sugeng IPW: Lucu Sekali

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Hukum Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Ricky Sitohang, mengaku bingung atas munculnya permintaan agar Polri menghentikan laporan dugaan pencemaran nama baik terhadap Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso.

Permintaan itu sebelumnya disampaikan oleh Koalisi Anti-Korupsi dan Anti-Kriminalisasi. Adapun Sugeng dipolisikan oleh asisten pribadi (aspri) Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Edward Omar Sharif Hiariej, Yogi Ari Rukmana, pada Selasa (14/3/2023).

“Ini sangat lucu sekali, apa kapasitasnya Ketua IPW ini bisa memerintahkan dan mendesak pihak Polri cq Bareskrim Polri untuk menghentikan tiap laporan ataupun pengaduan dari masyarakat yang melaporkan seseorang yang diduga melakukan tidakan pencemaran nama baik ataupun tindak pidana yang lain sehingga seenaknya meminta Bareskrim segera menghentikannya?” kata Ricky Sitohang kepada Kompas.com, Senin (3/4/2023).

Baca juga: KPK Didesak Tindak Lanjuti Laporan Sugeng IPW, Kuasa Hukum Wamenkumham: Mengerti Hukum Tidak?

Ia pun heran dengan sikap koalisi yang justru mendukung Sugeng. Sebab, sejauh ini Bareskrim belum memberikan pernyataan apa pun mengenai perkembangan laporan yang sebelumnya dilayakngkan aspri Eddy tersebut.

“Memangnya, Ketua IPW itu kapasitasnya apa di dalam negara ini? Kok sesuka hatinya mengangkangi hukum dengan alasan kebebasan berpendapat, tetapi menabrak dan melanggar etika prosedur hukum yang berlaku di Indonesia,” ujar Ricky.

“Hendaknya setiap warga negara Indonesia yang mengatasnamakan kebebasan berpendapat yang dilindungi oleh undang-undang tetap harus mengedepankan prosedur hukum,” tutur eks Jenderal Bintang dua Polri ini.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan Koalisi, Deolipa Yumara menilai, laporan yang dilayangkan aspri Wamenkumham terhadap Sugeng merupakan bentuk pembungkaman atas partisipasi masyarakat dalam mendukung upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.

Baca juga: Polri Diminta Hentikan Laporan Aspri Wamenkumham terhadap Sugeng IPW

"Mendesak Mabes Polri untuk menghentikan laporan pencemaran nama baik kepada ketua IPW sebagai pelapor korupsi karena telah membungkam kebebasan sipil untuk turut serta dalam pemberantasan tidak pidana korupsi," ujar Deolipa dalam konferensi pers, di kawasan Tebet, Jakarta Selatan, Minggu (2/4/2023).

Menurut Deolipa, penghentian pelaporan dapat dilakukan oleh Mabes Polri dengan merujuk pada Surat Edaran (SE) Nomor B/345/11/2005/Bareskrim tertanggal 7 Maret 2005 perihal Permohonan Perlindungan Saksi atau Pelapor.

SE tersebut, kata dia, ditujukan kepada kapolda se-Indonesia yang mengimbau jajaran kepolisian di berbagai daerah agar mendahulukan penanganan laporan kasus korupsi.??Beleid itu juga memerintahkan jajaran kepolisian untuk menunda laporan pencemaran nama baik dari pihak-pihak yang merasa dinistakan namanya dengan adanya laporan sebuah skandal korupsi secara jelas menunjukkan hal itu.

Baca juga: KPK Diminta Cekal Wamenkumham Terkait Dugaan Gratifikasi

"Surat edaran tersebut yang notabene merupakan tindak lanjut surat pemimpin KPK tanggal 31 Januari 2005 perihal permohonan perlindungan saksi atau pelapor yang ditujukan ke Kapolri ini pengejawantahan lebih lanjut spirit Pasal 41 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Peran Serta Masyarakat atau dibuka ruang partisipasi publik mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi," ujar Deolipa.

Adapun Sugeng dilaporkan Yogi lantaran diduga telah menyebutkan nama Yogi Ari sebagai perantara penerimaan uang oleh Wamenkumham dalam pengaduan dugaan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“(Laporan ini disampaikan) karena pemberitaan terhadap saya, dicantumkan nama saya terhadap laporan Pak STS (Sugeng Teguh Santoso) ya. (laporan) STS itu saya rasa tidak benar,” ujar Yogi saat ditemui di Gedung Bareskrim Polri, Rabu (15/3/2023) dini hari.

“Malam ini, saya laporkan untuk merespons Beliau atas dugaan pencemaran nama baik saya,” kata dia lagi.

Baca juga: Bantah Sugeng IPW, Kuasa Hukum Klaim Wamenkumham Tak Intervensi Perizinan PT CLM

Terhadap dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wamenkumhan melalui dirinya, Yogi menegaskan bahwa seluruhnya tidak benar. Ia juga membantah seluruh bukti transferan atas namanya yang disampaikan Sugeng ke KPK.

“Hampir semua yang dinyatakan oleh Pak STS, tuduhannya terhadap saya tidak benar semuanya,” ujar Yogi.