JAKARTA, KOMPAS.com - Sinyal pembentukan koalisi besar menguat setelah lima ketua umum partai politik dan Presiden Joko Widodo bertemu di Kantor DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Minggu (2/4/2023) siang.
Pertemuan itu diikuti oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Plt Ketua Umum PPP M Mardiono, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan.
Diketahui, kelima parpol itu telah membentuk dua koalisi. Golkar, PPP dan PAN telah bergabung ke dalam Koalisi Indonesia Bersatu (KIB), sementara Gerindra dan PKB membentuk Koalisi Indonesia Raya (KIR).
Zulhas mengklaim, seluruh ketua umum koalisi pemerintahan saat ini sebenarnya diundang dalam kegiatan bertajuk Silaturahmi Ramadhan itu. Hanya saja, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh tak terlihat hadir.
Baca juga: Nasdem Tak Ikut Silaturahmi Ketum Parpol Bareng Jokowi, Reshuffle Kian Dekat?
“Memang ini semua ketua umum. Mbak Mega sama Bang Surya lagi ke luar negeri,” ujar Zulhas saat ditemui usai acara.
Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mengaku, partainya tak diundang di dalam pertemuan tersebut. Ia pun tak mempersoalkan mengenai hal itu.
Sebab, meskipun saat ini Nasdem masih tergabung di koalisi pemerintahan, namun partai besutan Surya Paloh itu telah membentuk koalisi baru untuk menghadapi Pemilu 2024 bersama Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sementara itu, PDI-P yang keluar sebagai partai pemenang pada Pemilu 2019, diketahui telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) untuk menghadapi Pilpres 2024.
Kendati demikian, dalam sejumlah kesempatan, beberapa politikus PDI-P menyatakan ingin membentuk koalisi untuk menghadapi kontestasi nasional.
Usai pertemuan yang dilakukan secara tertutup, Zulhas menyampaikan bahwa pertemuan kemarin dilakukan dalam rangka memperkuat konsolidasi kebangsaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada.
“Tidak hanya sekadar kita seremonial, tapi menguatkan spiritual, mengkonsolidasi batin kita, konsolidasi komitmen kita, komitmen kebangsaan kita, untuk mengatasi tantangan, hal-hal mendasar tentu yang belum sempurna di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi," kata Zulhas.
"Kalau konsolidasi batin, spiritual dan konsolidasi komitmen kita siap memasuki tahun politik ini, maka akan melahirkan koalisi kebangsaan yang kokoh dan kuat, untuk melanjutkan, meneruskan apa yang sudah dikerjakan,” imbuhnya.
Baca juga: Jokowi Puji Elektabilitas Prabowo Naik, Kuatkan Sinyal Dukungan Capres?
Sementara itu, Prabowo menyatakan bahwa peluang untuk menggabungkan KIB dan KIR memiliki peluang yang cukup besar. Bahkan, Menteri Pertahanan itu menyampaikan bahwa kedua koalisi memiliki kecocokan.
“Ternyata ada. Jadi kami merasa dalam frekuensi yang sama ya, ada kecocokan, dan kalau dilihat, pimpinan partai kami sudah masuk. Cak Imin ya, kami sudah masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang,” ujar Prabowo usai acara.
Namun begitu, Prabowo enggan menjawab secara gamblang mengenai rencana penggabungan dua koalisi ini menjadi sebuah koalisi besar. Sebab, menurutnya, diperlukan komunikasi yang lebih intensif sebelum merealisasikannya.
“Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang pasti akan intens,” kata Prabowo.
Wacana pembentukan koalisi besar, sebelumnya juga pernah disampaikan oleh Airlangga pada saat menghadiri acara buka puasa bersama dengan di Nasdem Tower, beberapa waktu lalu. Kegiatan itu turut dihadiri oleh parpol yang tergabung ke dalam Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) dan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Sementara itu, Presiden Jokowi ikut menyampaikan pendapatnya bila kedua koalisi ini bergabung untuk menghadapi Pemilu 2024.
“Cocok. Saya hanya bilang cocok. Terserah kepada ketua-ketua partai atau gabungan ketua partai. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa untuk rakyat, hal yang berkaitan, bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik,” ujar Jokowi kepada awak media usai acara.
Baca juga: Jika KIB dan KIR Digabung, Jokowi: Cocok tapi Terserah Ketua Partainya
Jokowi menegaskan bahwa dirinya tidak akan ikut campur terkait penggabungan koalisi.
“Yang berbicara itu ketua-ketua partai. Saya bagian mendengarkan saja,” kata Jokowi.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menyebut, tidak hadirnya perwakilan PDI-P ke acara menandakan bahwa partai berlogo banteng itu tidak mau tunduk di bawah bayang-bayang orkestrasi politik yang dimainkan Jokowi.
“Meskipun Jokowi sendiri kader PDI-P, namun PDI-P sendiri ingin menunjukkan tinggi marwah politiknya, yang tidak mau diatur-atur, diintervensi, dan dikendalikan oleh Jokowi,” kata Umam dalam keterangannya ke Kompas.com, Minggu kemarin.
Umam menambahkan bahwa dalam pertemuan para ketum parpol kemarin, ada bayang-bayang Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
“Ada bayang-bayang LBP yang sejak awal menjadi sponsor utama pencalonan Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah). Termasuk di balik wacana Prabowo-Ganjar, juga ada pengaruh LBP yang sangat kuat di sana. Di sini, PDI-P menolak berada di bawah bayang-bayang itu,” ujar Umam.
Sementara itu, Umam menilai, ketidakhadiran Nasdem semakin menegaskan bahwa posisi Nasdem dikeluarkan dari barisan partai-partai pemerintahan.
Baca juga: Ketum PAN Sebut Elektabilitas Prabowo Naik karena Jokowi
“Hal ini semakin menegaskan spekulasi bahwa reshuffle kabinet mendatang akan menyasar pos-pos jabatan menteri yang dipegang kader Nasdem. Namun, mengingat besarnya dukungan Nasdem dalam Pilpres 2014 dan 2019, tampaknya Jokowi tidak akan membabat habis menteri-menteri Nasdem,” kata Umam.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.