Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/04/2023, 20:06 WIB
Yogarta Awawa Prabaning Arka,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Basuki Trikora Putra mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM). Basuki menilai, masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas pendistribusian BBM.

Pada kegiatan Sinergi BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat di Cianjur, Jawa Barat, Jumat (31/3/2023), pria yang akrab disapa Tiko itu berharap masyarakat dapat menjadi duta pengawasan BBM bersubsidi agar dapat dipergunakan oleh masyarakat yang berhak.

“Apabila melihat praktik penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau pom bensin, masyarakat bisa menyampaikannya ke petugas, pengawas SPBU, dan WhatsApp BPH Migas di 081230000136," ujar Tiko dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/4/2023).

Baca juga: Jelang Lebaran, BPH Migas Sebut Pasokan BBM di Jatim Perlu Dijaga

Tiko melanjutkan, pengawasan penting dilakukan untuk melindungi hak masyarakat.

"Khususnya bagi mereka yang berhak menerima subsidi supaya dapat menerima dengan baik," tuturnya.

Hal senada disampaikan anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief. Eman mengatakan, penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi perlu diatur serta diawasi dalam rangka menjamin subsidi tepat sasaran. Pasalnya, hanya konsumen tertentu saja yang dapat menggunakan BBM bersubsidi.

Pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, kata Eman, tidak hanya dilakukan BPH Migas dan aparat penegak hukum saja, tapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

Baca juga: Kepala BPH Migas Sampaikan 3 Tantangan Pengelolaan Pasokan BBM Jelang Idul Fitri

"BPH Migas dan aparat penegak hukum tidak bisa melakukan pengawasan sendiri. Mereka juga butuh dukungan masyarakat," ungkap Eman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Soeparno menjelaskan bahwa saat ini sekitar 80 persen subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak.

Oleh karena itu, kehadiran BPH Migas diperlukan untuk mengatur dan mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi.

"Hakikatnya, BBM subsidi adalah untuk yang berhak menerimanya," kata Eddy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Persaingan Cucu-Cicit Soekarno di Pileg 2024: 3 Lolos Senayan, 2 Terancam Gagal

Nasional
Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Kasasi Ditolak, Eks Dirjen Kuathan Tetap Dihukum 12 Tahun Penjara di Kasus Satelit Kemenhan

Nasional
Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Praperadilan Budi Said Ditolak, Kejagung: Penyidik Sesuai Prosedur

Nasional
RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

RUU DKJ Sepakat Dibawa ke Sidang Paripurna DPR, Mendagri Ucapkan Terima Kasih

Nasional
Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Dugaan Korupsi di LPEI: Kerugian Ditaksir Rp 2,5 Triliun, Ada 6 Perushaan Lain yang Tengah Dibidik

Nasional
Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Empat Anggota DPRD Kota Bandung Dicecar Soal Dugaan Titipan Proyek

Nasional
Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Dibangun mulai September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com