Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

BPH Migas Ajak Masyarakat Ikut Awasi Distribusi BBM Bersubsidi

Kompas.com - 01/04/2023, 20:06 WIB
Yogarta Awawa Prabaning Arka,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Basuki Trikora Putra mengajak masyarakat berpartisipasi dalam mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM). Basuki menilai, masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga stabilitas pendistribusian BBM.

Pada kegiatan Sinergi BPH Migas dan Dewan Perwakilan Rakyat di Cianjur, Jawa Barat, Jumat (31/3/2023), pria yang akrab disapa Tiko itu berharap masyarakat dapat menjadi duta pengawasan BBM bersubsidi agar dapat dipergunakan oleh masyarakat yang berhak.

“Apabila melihat praktik penggunaan BBM yang tidak tepat sasaran di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) atau pom bensin, masyarakat bisa menyampaikannya ke petugas, pengawas SPBU, dan WhatsApp BPH Migas di 081230000136," ujar Tiko dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Sabtu (7/4/2023).

Baca juga: Jelang Lebaran, BPH Migas Sebut Pasokan BBM di Jatim Perlu Dijaga

Tiko melanjutkan, pengawasan penting dilakukan untuk melindungi hak masyarakat.

"Khususnya bagi mereka yang berhak menerima subsidi supaya dapat menerima dengan baik," tuturnya.

Hal senada disampaikan anggota Komite BPH Migas Eman Salman Arief. Eman mengatakan, penyediaan dan pendistribusian BBM bersubsidi perlu diatur serta diawasi dalam rangka menjamin subsidi tepat sasaran. Pasalnya, hanya konsumen tertentu saja yang dapat menggunakan BBM bersubsidi.

Pengawasan penyaluran BBM bersubsidi, kata Eman, tidak hanya dilakukan BPH Migas dan aparat penegak hukum saja, tapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

Baca juga: Kepala BPH Migas Sampaikan 3 Tantangan Pengelolaan Pasokan BBM Jelang Idul Fitri

"BPH Migas dan aparat penegak hukum tidak bisa melakukan pengawasan sendiri. Mereka juga butuh dukungan masyarakat," ungkap Eman.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Eddy Soeparno menjelaskan bahwa saat ini sekitar 80 persen subsidi BBM dinikmati oleh masyarakat yang tidak berhak.

Oleh karena itu, kehadiran BPH Migas diperlukan untuk mengatur dan mengawasi pendistribusian BBM bersubsidi.

"Hakikatnya, BBM subsidi adalah untuk yang berhak menerimanya," kata Eddy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com