Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 01/04/2023, 09:11 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Dunia sepak bola Indonesia kini fokus menghindari sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) setelah RI batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengaku sudah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo untuk terus melobi FIFA agar Indonesia tidak dikucilkan dari peta sepak bola dunia.

"(Presiden menginstruksikan untuk) kembali membuka pembicaraan dengan FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA, yang kita tahu FIFA sendiri total members-nya 216 dari berbagai negara salah satunya kita," kata Erick seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/3/2023).

"Sehingga bisa diartikan presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepakbolaan dunia," ujar dia.

Baca juga: PKS Sindir Prinsip Tidak Diskriminatif FIFA, Coret Rusia dari Piala Dunia tapi Israel Tidak

Erick menuturkan, saat mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, FIFA jelas menyatakan bahwa mereka tengah mempelajari dan mempertimbangkan potensi sanksi bagi Indonesia.

Erick mengaku belum bisa memastikan sanksi seperti apa yang bakal dijatuhkan, tetapi ia berharap agar jangan sampai Indonesia mendapatkan sanksi terberat.

Sanksi terberat yang dimaksud adalah larangan bagi tim nasional dan klub asal Indonesia untuk berkompetisi di turnamen-turnamen internasional seperti yang pernah dialami pada 2015-2016.

Bila sanksi itu yang dijatuhkan maka aktivitas sepak bola seperti kompetisi hingga pembinaan usia muda hanya bisa dilakukan di dalam negeri tanpa ada output ke tingkat internasional.

"Tentu itu yang terberat di mana kita menjadi menyendiri," kata Erick.

Ia pun menilai sanksi tersebut juga bakal berdampak ke masyarakat luas karena banyak pihak yang terlibat dalam industri sepak bola Indonesia.

Baca juga: Erick Thohir Janji Segera Negosiasi dengan FIFA untuk Hindari Sanksi

Kendati demikian, Erick mengakui ada bentuk sanksi lain yang lebih ringan seperti sanksi administrasi atau sebatas pergantian tuan rumah Piala Dunnia U-20.

Oleh karena itu, ia berjanji akan terus bernegosiasi dengan FIFA untuk menghindari sanksi yang paling berat.

"Sanksinya ada tapi jangan yang terberat, nah itu pun apa enggak tahu. Apakah administrasi, apakah apa, saya enggak tahu, kita lihat, tetapi jangan yang sama 2015 begitu," ujar Erick.

Jangan bermimpi Piala Dunia

Dalam kesempatan yang sama, Erick juga mengungkapkan bahwa penolakan kepala daerah terhadap Tim Nasional Israel dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah oleh FIFA hingga akhirnya Indonesia batal menjadi tuan rumah.

"FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia, tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah disampaikan tentu FIFA melihat ini sebuah, ya kalau dibilang, sebuah intervensi," kata Erick.

Baca juga: Erick Thohir: FIFA Anggap Penolakan terhadap Israel Bentuk Intervensi

Erick mengingatkan, FIFA sering kali menjatuhkan sanksi kepada federasi sepak bola akibat intervensi yang dilakukan pemerintah.

Menteri BUMN itu juga menekankan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah menandatangani kontrak mengenai penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023.

"Yang ditandatangani itu kita menjamin keamanan salah satunya, tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga," ujar Erick.

Berkaca dari sini, Erick menilai, Indonesia tidak perlu bermimpi terlalu jauh bahwa akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034 dan Olimpiade 2036.

Hal ini ia sampaikan merespons kemungkinan adanya penolakan terhadap Israel bila Indonesia menjadi tuan rumah dua ajang olahraga bergengsi tersebut.

"Saya rasa hari ini kita jangan berpikir terlalu jauh dengan mimpi-mimpi 2034 ada Piala Dunia, ada Olimpiade," kata Erick.


Ia pun mengakui bahwa batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 membuat rencana untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia dan Olimpiade tidak menjadi prioritas saat ini.

Ia juga belum mau memikirkan peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen olahraga internasional di masa yang akan datang karena masih memprioritaskan upaya agar Indonesia tidak dijatuhi sanksi oleh FIFA.

"Kalau bicara event ke depan, kita fokus ke sanksi dulu hari ini. (Pesan) Bapak Presiden jelas, jangan sampai disanksi," kata Erick.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Hary Tanoe Akhirnya Dukung Ganjar Capres | Nasdem dan Demokrat Memanas

[POPULER NASIONAL] Hary Tanoe Akhirnya Dukung Ganjar Capres | Nasdem dan Demokrat Memanas

Nasional
MAKI Bakal Kembali Ajukan Uji Materi soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

MAKI Bakal Kembali Ajukan Uji Materi soal Masa Jabatan Pimpinan KPK

Nasional
Mahfud Ungkap 2 Alasan yang Buat Pemerintah Perpanjang Masa Jabatan Firli Cs di KPK

Mahfud Ungkap 2 Alasan yang Buat Pemerintah Perpanjang Masa Jabatan Firli Cs di KPK

Nasional
JATAM Curigai Reaksi Panik Pemkot Jambi Laporkan Siswi SMP yang Kritis

JATAM Curigai Reaksi Panik Pemkot Jambi Laporkan Siswi SMP yang Kritis

Nasional
Muhammadiyah dan KWI Bertemu, Bahas Peraan Agama dalam Bernegara

Muhammadiyah dan KWI Bertemu, Bahas Peraan Agama dalam Bernegara

Nasional
Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Jawab Tudingan Nasdem, Demokrat Klaim Tak Paksakan AHY Jadi Cawapres Anies

Nasional
Soal Proposal Ukraina-Rusia, Istana: Presiden Tentu Tanya ke Menhan

Soal Proposal Ukraina-Rusia, Istana: Presiden Tentu Tanya ke Menhan

Nasional
Tanggal 12 Juni Memperingati Hari Apa

Tanggal 12 Juni Memperingati Hari Apa

Nasional
Klaim Firli soal 16 Pelaku Pencucian Uang Diusut KPK Disebut Pencitraan dan Tak Sesuai Realita

Klaim Firli soal 16 Pelaku Pencucian Uang Diusut KPK Disebut Pencitraan dan Tak Sesuai Realita

Nasional
Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Wapres Minta Jokowi Beri Insentif agar Investor Mau Masuk ke Kawasan Industri Halal

Nasional
Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Segera Terbit, KPK: Mari Tutup Perdebatan

Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Firli Cs Segera Terbit, KPK: Mari Tutup Perdebatan

Nasional
Jemaah Haji Sakit Mulai Dievakuasi ke Makkah dari Madinah Hari Ini

Jemaah Haji Sakit Mulai Dievakuasi ke Makkah dari Madinah Hari Ini

Nasional
Tim Reformasi Percepatan Hukum Dikritik, Mahfud: Enggak Perlu Dikomentari kalau Pak Amien Rais

Tim Reformasi Percepatan Hukum Dikritik, Mahfud: Enggak Perlu Dikomentari kalau Pak Amien Rais

Nasional
Bareskrim Musnahkan 75 Kg Sabu dan 50.000 Ekstasi Barbuk 7 Kasus Narkotika

Bareskrim Musnahkan 75 Kg Sabu dan 50.000 Ekstasi Barbuk 7 Kasus Narkotika

Nasional
Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Demokrat-Nasdem Memanas soal Deklarasi Cawapres, PKS: Enggak Ada Paksa Memaksa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com