Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengaku sudah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo untuk terus melobi FIFA agar Indonesia tidak dikucilkan dari peta sepak bola dunia.

"(Presiden menginstruksikan untuk) kembali membuka pembicaraan dengan FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA, yang kita tahu FIFA sendiri total members-nya 216 dari berbagai negara salah satunya kita," kata Erick seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/3/2023).

"Sehingga bisa diartikan presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepakbolaan dunia," ujar dia.

Erick menuturkan, saat mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, FIFA jelas menyatakan bahwa mereka tengah mempelajari dan mempertimbangkan potensi sanksi bagi Indonesia.

Erick mengaku belum bisa memastikan sanksi seperti apa yang bakal dijatuhkan, tetapi ia berharap agar jangan sampai Indonesia mendapatkan sanksi terberat.

Sanksi terberat yang dimaksud adalah larangan bagi tim nasional dan klub asal Indonesia untuk berkompetisi di turnamen-turnamen internasional seperti yang pernah dialami pada 2015-2016.

Bila sanksi itu yang dijatuhkan maka aktivitas sepak bola seperti kompetisi hingga pembinaan usia muda hanya bisa dilakukan di dalam negeri tanpa ada output ke tingkat internasional.

"Tentu itu yang terberat di mana kita menjadi menyendiri," kata Erick.

Ia pun menilai sanksi tersebut juga bakal berdampak ke masyarakat luas karena banyak pihak yang terlibat dalam industri sepak bola Indonesia.

Kendati demikian, Erick mengakui ada bentuk sanksi lain yang lebih ringan seperti sanksi administrasi atau sebatas pergantian tuan rumah Piala Dunnia U-20.

Oleh karena itu, ia berjanji akan terus bernegosiasi dengan FIFA untuk menghindari sanksi yang paling berat.

"Sanksinya ada tapi jangan yang terberat, nah itu pun apa enggak tahu. Apakah administrasi, apakah apa, saya enggak tahu, kita lihat, tetapi jangan yang sama 2015 begitu," ujar Erick.

Jangan bermimpi Piala Dunia

Dalam kesempatan yang sama, Erick juga mengungkapkan bahwa penolakan kepala daerah terhadap Tim Nasional Israel dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah oleh FIFA hingga akhirnya Indonesia batal menjadi tuan rumah.

"FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia, tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah disampaikan tentu FIFA melihat ini sebuah, ya kalau dibilang, sebuah intervensi," kata Erick.

Erick mengingatkan, FIFA sering kali menjatuhkan sanksi kepada federasi sepak bola akibat intervensi yang dilakukan pemerintah.

Menteri BUMN itu juga menekankan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah menandatangani kontrak mengenai penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023.

"Yang ditandatangani itu kita menjamin keamanan salah satunya, tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga," ujar Erick.

Berkaca dari sini, Erick menilai, Indonesia tidak perlu bermimpi terlalu jauh bahwa akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034 dan Olimpiade 2036.

Hal ini ia sampaikan merespons kemungkinan adanya penolakan terhadap Israel bila Indonesia menjadi tuan rumah dua ajang olahraga bergengsi tersebut.

"Saya rasa hari ini kita jangan berpikir terlalu jauh dengan mimpi-mimpi 2034 ada Piala Dunia, ada Olimpiade," kata Erick.

Ia juga belum mau memikirkan peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen olahraga internasional di masa yang akan datang karena masih memprioritaskan upaya agar Indonesia tidak dijatuhi sanksi oleh FIFA.

"Kalau bicara event ke depan, kita fokus ke sanksi dulu hari ini. (Pesan) Bapak Presiden jelas, jangan sampai disanksi," kata Erick.