Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Fokus Hindari Sanksi FIFA, Jangan sampai Dikucilkan dari Sepak Bola Dunia

Kompas.com - 01/04/2023, 09:11 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Dunia sepak bola Indonesia kini fokus menghindari sanksi dari Federasi Sepak Bola Internasional (FIFA) setelah RI batal menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) Erick Thohir mengaku sudah diinstruksikan oleh Presiden Joko Widodo untuk terus melobi FIFA agar Indonesia tidak dikucilkan dari peta sepak bola dunia.

"(Presiden menginstruksikan untuk) kembali membuka pembicaraan dengan FIFA untuk kita tetap menjadi bagian keluarga besar FIFA, yang kita tahu FIFA sendiri total members-nya 216 dari berbagai negara salah satunya kita," kata Erick seusai bertemu Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/3/2023).

"Sehingga bisa diartikan presiden tidak mau kita terkucilkan dari peta persepakbolaan dunia," ujar dia.

Baca juga: PKS Sindir Prinsip Tidak Diskriminatif FIFA, Coret Rusia dari Piala Dunia tapi Israel Tidak

Erick menuturkan, saat mengumumkan pembatalan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20, FIFA jelas menyatakan bahwa mereka tengah mempelajari dan mempertimbangkan potensi sanksi bagi Indonesia.

Erick mengaku belum bisa memastikan sanksi seperti apa yang bakal dijatuhkan, tetapi ia berharap agar jangan sampai Indonesia mendapatkan sanksi terberat.

Sanksi terberat yang dimaksud adalah larangan bagi tim nasional dan klub asal Indonesia untuk berkompetisi di turnamen-turnamen internasional seperti yang pernah dialami pada 2015-2016.

Bila sanksi itu yang dijatuhkan maka aktivitas sepak bola seperti kompetisi hingga pembinaan usia muda hanya bisa dilakukan di dalam negeri tanpa ada output ke tingkat internasional.

"Tentu itu yang terberat di mana kita menjadi menyendiri," kata Erick.

Ia pun menilai sanksi tersebut juga bakal berdampak ke masyarakat luas karena banyak pihak yang terlibat dalam industri sepak bola Indonesia.

Baca juga: Erick Thohir Janji Segera Negosiasi dengan FIFA untuk Hindari Sanksi

Kendati demikian, Erick mengakui ada bentuk sanksi lain yang lebih ringan seperti sanksi administrasi atau sebatas pergantian tuan rumah Piala Dunnia U-20.

Oleh karena itu, ia berjanji akan terus bernegosiasi dengan FIFA untuk menghindari sanksi yang paling berat.

"Sanksinya ada tapi jangan yang terberat, nah itu pun apa enggak tahu. Apakah administrasi, apakah apa, saya enggak tahu, kita lihat, tetapi jangan yang sama 2015 begitu," ujar Erick.

Jangan bermimpi Piala Dunia

Dalam kesempatan yang sama, Erick juga mengungkapkan bahwa penolakan kepala daerah terhadap Tim Nasional Israel dipandang sebagai bentuk intervensi pemerintah oleh FIFA hingga akhirnya Indonesia batal menjadi tuan rumah.

"FIFA ini kan otoritas tertinggi sepak bola di dunia, tentu dengan segala keberatan-keberatan yang sudah disampaikan tentu FIFA melihat ini sebuah, ya kalau dibilang, sebuah intervensi," kata Erick.

Baca juga: Erick Thohir: FIFA Anggap Penolakan terhadap Israel Bentuk Intervensi

Erick mengingatkan, FIFA sering kali menjatuhkan sanksi kepada federasi sepak bola akibat intervensi yang dilakukan pemerintah.

Menteri BUMN itu juga menekankan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah sudah menandatangani kontrak mengenai penyelenggaraan Piala Dunia U-20 2023.

"Yang ditandatangani itu kita menjamin keamanan salah satunya, tentu ini yang mungkin menjadi pertimbangan FIFA juga," ujar Erick.

Berkaca dari sini, Erick menilai, Indonesia tidak perlu bermimpi terlalu jauh bahwa akan menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA 2034 dan Olimpiade 2036.

Hal ini ia sampaikan merespons kemungkinan adanya penolakan terhadap Israel bila Indonesia menjadi tuan rumah dua ajang olahraga bergengsi tersebut.

"Saya rasa hari ini kita jangan berpikir terlalu jauh dengan mimpi-mimpi 2034 ada Piala Dunia, ada Olimpiade," kata Erick.


Ia pun mengakui bahwa batalnya Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20 membuat rencana untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia dan Olimpiade tidak menjadi prioritas saat ini.

Ia juga belum mau memikirkan peluang Indonesia untuk menjadi tuan rumah turnamen olahraga internasional di masa yang akan datang karena masih memprioritaskan upaya agar Indonesia tidak dijatuhi sanksi oleh FIFA.

"Kalau bicara event ke depan, kita fokus ke sanksi dulu hari ini. (Pesan) Bapak Presiden jelas, jangan sampai disanksi," kata Erick.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Alexander Sarankan Capim KPK dari Polri dan Kejaksaan Sudah Pensiun

Nasional
Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Draf RUU Penyiaran: Masa Jabatan Anggota KPI Bertambah, Dewan Kehormatan Bersifat Tetap

Nasional
Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Latihan TNI AL dengan Marinir AS Dibuka, Pangkoarmada I: Untuk Tingkatkan Perdamaian

Nasional
Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Siapkan Sekolah Partai untuk Calon Kepala Daerah, PDI-P Libatkan Ganjar, Ahok hingga Risma

Nasional
Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Sektor Swasta dan Publik Berperan Besar Sukseskan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

BNPB Minta Warga Sumbar Melapor Jika Anggota Keluarga Hilang 3 Hari Terakhir

Nasional
Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nurul Ghufron Akan Hadiri Sidang Etik di Dewas KPK Besok

Nasional
LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

LHKPN Dinilai Tak Wajar, Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta Dicopot dari Jabatannya

Nasional
Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Alexander Sebut Calon Pimpinan KPK Lebih Bagus Tidak Terafiliasi Pejabat Maupun Pengurus Parpol

Nasional
Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Polri Siapkan Skema Buka Tutup Jalan saat World Water Forum di Bali

Nasional
KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

KPU: Bakal Calon Gubernur Nonpartai Hanya di Kalbar, DKI Masih Dihitung

Nasional
Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Korban Meninggal Akibat Banjir Lahar di Sumatera Barat Kembali Bertambah, Kini 44 Orang

Nasional
KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena 'Mark Up' Harga Lahan Tebu PTPN XI

KPK Duga Negara Rugi Rp 30,2 M Karena "Mark Up" Harga Lahan Tebu PTPN XI

Nasional
Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Kejagung Periksa Pihak Bea Cukai di Kasus Korupsi Impor Gula PT SMIP

Nasional
PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

PDI-P Ungkap Peluang Usung 3 Nama di Pilkada Jabar: Bima Arya, Dedi Mulyadi dan Ridwan Kamil

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com