Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Publik Soroti Kekayaan Pejabat, KPK Sebut Jadi Momentum Sahkan RUU Perampasan Aset

Kompas.com - 30/03/2023, 19:11 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai saat ini merupakan momentum yang tepat bagi DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang Undang (RUU) Perampasan Aset.

Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri mengatakan, saat ini masyarakat sedang memberikan perhatian terhadap gaya hidup penyelenggara negara.

Publik diketahui kerap mengkritik gaya hidup hedon para pejabat berikut harta kekayaan mereka yang dinilai tidak wajar.

“Saya kira ini momen yang tepat, ketika ada beberapa laporan masyarakat, atensi masyarakat, terkait dengan gaya hidup penyelenggara negara,” kata Ali saat ditemui awak media di gedung Merah Putih KPK, Kamis (30/3/2023).

Baca juga: Bambang Pacul Sebut DPR Kontra RUU Pembatasan Uang Kartal: Legislator Tertawa, Mahfud MD Geleng Kepala

Ali mengatakan, saat ini KPK juga sedang melakukan penyidikan terhadap eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rafael Alun Trisambodo.

Ia menjadi sorotan karena gaya hidup anaknya yang dinilai hedon dan harta kekayaannya tidak wajar.

“(Pengesahan) RUU perampasan aset sebagai support untuk penegakan hukum tindak pidana korupsi yang sedang kami lakukan ya,” ujar Ali.

Ali mengatakan, KPK telah mendesak legislatif segera mengesahkan RUU Perampasan Aset yang telah dibahas selama hampir 12 tahun.

Baca juga: Diminta Mahfud Golkan UU Perampasan Aset, Bambang Pacul: Mana Berani, Telepon Ibu Dulu

Juru Bicara berlatar belakang jaksa tersebut mengatakan, ujung setiap penindakan kasus korupsi merupakan perampasan aset.

“Sampai saat ini kami berupaya untuk perampasan aset itu dilakukan dengan putusan pengadilan, melalui persidangan,” ujar Ali.

Sebelumnya, dalam rapat yang sama, Menko Polhukam Mahfud MD meminta supaya DPR segera mengesahkan RUU Perampasan Aset serta RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal. 


Ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) itu mengatakan, dua rancangan undang-undang tersebut krusial untuk mencegah praktik korupsi.

"Tolong melalui Pak Bambang Pacul (Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto), tolong Pak, Undang-Undang Perampasan Aset tolong didukung, Pak, biar kami bisa ambil begini-begini ini Pak. Tolong juga (UU) pembatasan belanja uang kartal didukung, Pak," kata Mahfud di Parlemen, Rabu (29/3/2023).

Namun, Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto mengaku tak berani mengesahkan RUU tersebut tanpa diperintahkan oleh Ketua Umum partainya, Megawati Soekarnoputri.

"Di sini boleh ngomong galak, Pak, tapi Bambang Pacul ditelepon ibu, 'Pacul, berhenti!', 'Siap! Laksanakan!'," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Nasional
Tambah Alat Bukti ke MK, KPU Tegaskan agar Hakim Tolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Tambah Alat Bukti ke MK, KPU Tegaskan agar Hakim Tolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Imbas Kecelakaan Gran Max di KM 58, Polisi Susun Regulasi untuk Tilang Travel Gelap

Imbas Kecelakaan Gran Max di KM 58, Polisi Susun Regulasi untuk Tilang Travel Gelap

Nasional
Tim Anies-Muhaimin Akan Ajukan Bukti Tambahan ke MK

Tim Anies-Muhaimin Akan Ajukan Bukti Tambahan ke MK

Nasional
Kapolri Buat Opsi Alternatif jika Jalan Tol 'Stuck' saat Puncak Arus Balik

Kapolri Buat Opsi Alternatif jika Jalan Tol "Stuck" saat Puncak Arus Balik

Nasional
Nasdem Tak Tutup Pintu Ikut Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut

Nasdem Tak Tutup Pintu Ikut Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut

Nasional
Doakan Kedamaian di Timur Tengah, JK: Jangan Berbuat yang Timbulkan Perang

Doakan Kedamaian di Timur Tengah, JK: Jangan Berbuat yang Timbulkan Perang

Nasional
Nasdem Diskusikan Tiga Nama untuk Pilkada Jakarta, Siapa Saja?

Nasdem Diskusikan Tiga Nama untuk Pilkada Jakarta, Siapa Saja?

Nasional
Bentrokan TNI dan Brimob di Sorong, Panglima dan Kapolri Tegaskan Sudah Selesai

Bentrokan TNI dan Brimob di Sorong, Panglima dan Kapolri Tegaskan Sudah Selesai

Nasional
Kapolri Prediksi Puncak Arus Balik Nanti Malam, Minta Pemudik Tunda Kepulangan

Kapolri Prediksi Puncak Arus Balik Nanti Malam, Minta Pemudik Tunda Kepulangan

Nasional
Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi, JK: Tunggu Saja...

Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi, JK: Tunggu Saja...

Nasional
Kesimpulan Polri, Kecelakaan Tol Cikampek karena Sopir Gran Max Kelelahan, Berisiko 'Microsleep'

Kesimpulan Polri, Kecelakaan Tol Cikampek karena Sopir Gran Max Kelelahan, Berisiko "Microsleep"

Nasional
Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Ahli Waris Korban Kecelakaan Km 58 Tol Cikampek

Jasa Raharja Beri Santunan Rp 50 Juta untuk Ahli Waris Korban Kecelakaan Km 58 Tol Cikampek

Nasional
Polri Rilis Identitas 12 Korban Kecelakaan di Tol Cikampek, Berikut Datanya...

Polri Rilis Identitas 12 Korban Kecelakaan di Tol Cikampek, Berikut Datanya...

Nasional
Puji Rencana Golkar, Projo Dukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI?

Puji Rencana Golkar, Projo Dukung Ridwan Kamil di Pilkada DKI?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com