Tanggapi Bambang Pacul Soal RUU Perampasan Aset, Fahri Sebut Ketum Parpol Tak Boleh "Ganggu" Anggota DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah mengatakan ketua umum partai politik (parpol) tak punya hak untuk mengintervensi keputusan anggotanya yang ada di DPR RI.

Menurutnya, para anggota dewan bekerja untuk kepentingan publik, karena dipilih oleh rakyat bukan parpol.

“Karena dia (ketum) hanya arranger dari pada proses pencalonan. Dia bukan calon itu sendiri, karena dia sendiri kalau ditawarkan pada rakyat belum tentu dipilih,” ujar Fahri pada Kompas.com, Kamis (30/3/2023).

Pernyataan Fahri itu disampaikan menanggapi komentar Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Baca juga: Bambang Pacul Bilang Mesti Izin Ketum Parpol untuk Dorong RUU Perampasan Aset, Fahri Hamzah: Politik Belakang Layar

Sebelumnya, Pacul menuturkan para anggota dewan tak bisa begitu saja memutuskan untuk mendorong rancangan undang-undang (RUU). Melainkan, harus meminta izin lebih dulu pada ketua umum parpol masing-masing.

Bagi Fahri, pernyataan Pacul itu menunjukan dinamika politik yang tak sesuai dengan budaya demokrasi.

“Padahal dalam demokrasi yang mengambil keputusan adalah orang yang mendapatkan dari rakyat,” sebut dia.

Ia lantas meminta agar praktik seperti yang disampaikan politikus PDI Perjuangan itu tak dilakukan para anggota dewan.

Baca juga: Bambang Pacul: RUU Perampasan Aset Mungkin Disahkan, tapi Lobi Ketum Parpol Dulu

Sebab akan menyebabkan penjajakan politik terkait suatu kebijakan tak diketahui oleh publik.

“Menyebabkan politik kita itu umumnya akan dikelola dibelakang layar, dan itulah yang terjadi selama ini di Indonesia,” pungkasnya.

Diketahui pernyataan Pacul itu disampaikan pada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (29/3/2023).

Mahfud meminta agar Pacul mendorong proses pengesahan RUU Perampasan Aset.

Alasannya, baleid itu bisa menjadi solusi paling mudah untuk mengembalikan kerugian negara dari tindak pidana korupsi, dan pencucian uang.