Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: 123 Juta Orang Akan Mudik Lebaran Tahun Ini

Kompas.com - 29/03/2023, 14:41 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, jumlah masyarakat yang akan mudik Lebaran/Hari Raya Idul Fitri 1444 H mencapai 123 juta orang.

Angka ini jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu yang berjumlah 85 juta orang.

Adapun perkiraan tersebut berdasarkan hasil survei yang dilakukan secara periodik oleh Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Hasil survei yang dilakukan Kemenhub yang secara periodik dilakukan, tahun ini yang akan mudik 123 juta orang. Dan ini mengalami kenaikan drastis dibanding tahun lalu, karena pada tahun lalu diperkirakan 85 juta," kata Muhadjir dalam konferensi pers di gedung Kemenko PMK, Rabu (29/3/2023).

Baca juga: Polri Gelar Mudik Gratis untuk Warga Jakarta, Berikut Cara Daftar dan Rute Kota Tujuan

Sementara itu, puncak mudik Lebaran diperkirakan jatuh pada H-1 Hari Raya Idul Fitri, atau tanggal 21 April 2023.

Alasan tersebut lantas menjadi dasar pertimbangan pemerintah mengubah tanggal dan memajukan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri tahun 2023.

Semula, cuti bersama ditetapkan pada tanggal 21 dan 24-26 April 2023.

Saat ini, pemerintah mengubah tanggal cuti bersama menjadi 19-21 April dan 24-25 April 2023.

"Pertimbangan menggeser libur cuti bersama dan menambah satu hari adalah untuk menambah kesempatan pada masyarakat untuk mengambil cuti lebih awal sehingga menghindarkan penumpukan massa pada puncak mudik yang waktunya bersamaan, yakni 21 April 2023," tutur dia.

Muhadjir menyampaikan, penambahan satu hari dan pemajuan tanggal cuti merupakan arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat internal pada tanggal 24 Maret 2023.

Baca juga: Resmi, Pemerintah Tetapkan Cuti Bersama dan Idul Fitri 19-25 April

Oleh karena itu, ia berharap semua pihak mampu memanfaatkan penambahan cuti bersama, sehingga mampu membuat perencanaan mudik Lebaran lebih baik, matang, dan terhindar dari kemacetan.

Lebih lanjut, ia meminta pemangku kepentingan, khususnya Kementerian Perhubungan, TNI/Polri, dan pihak lainnya untuk melakukan asesmen berkala.

"Guna mengantisipasi mobilitas masyarakat dalam rangka mudik Hari Raya Idul Fitri 2023, sehingga pelaksanaan operasional di dalam pengendalian arus mudik bisa berjalan dengan baik," kata Muhadjir.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Sidang Administrasi Selesai, PTUN Minta PDI-P Perbaiki Gugatan terhadap KPU

Nasional
Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Bamsoet Apresiasi Sikap Koalisi Perubahan Akui Kemenangan Prabowo-Gibran

Nasional
PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

PDI-P Harap PTUN Tidak Biarkan Pelanggaran Hukum yang Diduga Dilakukan KPU

Nasional
KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

KPK Sebut SPDP Kasus Korupsi di PDAM Boyolali Hoaks

Nasional
Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Kompolnas Dorong Motif Bunuh Diri Brigadir RAT Tetap Diusut meski Penyelidikan Kasus Dihentikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com