Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 29/03/2023, 13:48 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi X DPR dari Fraksi PDI-P Andreas Hugo Pareira menilai pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa jangan campuradukkan olahraga dengan politik merujuk pada pengertian sepakbola secara an sich atau hakikatnya.

Namun, jika turnamen sepakbola seperti Piala Dunia U-20, Andreas berpandangan bahwa hal itu tak bisa lepas dari politik.

"Mungkin maksud Bapak Presiden adalah sepakbola an sich. Artinya, proses persiapan teknis maupun pertandingan sepakbola memang tidak boleh dicampuradukan dengan politik, karena pasti akan merusak prestasi, merusak permainan sepakbola sebagai tontonan," kata Andreas kepada Kompas.com, Rabu (29/3/2023).

"Tetapi kalau sebagai sebuah event turnamen sepakbola, apalagi turnamen sepakbola seperti Piala Dunia tidak mungkin dipisahkan dari politik," lanjut dia.

Baca juga: Saat Jokowi Bicara soal Israel: Konsisten Dukung Palestina, Jangan Campur Aduk Olahraga dan Politik

 

Andreas menjelaskan, Piala Dunia merupakan perhelatan atau turnamen olahraga sepakbola yang merupakan bagian sistem kehidupan sosial manusia.

Hal tersebut tidak mungkin dipisahkan dari politik.

"Di mana di dalamnya ada aspek subsistem ekonomi, keamanan, pembangunan, termasuk tentunya aspek elemen keputusan politik," imbuh dia.

Politisi PDI-P ini mengatakan, Federasi Sepakbola Internasional atau FIFA sendiri pernah mengambil keputusan yang politik.

Contohnya, jelas Andreas, ketika FIFA pernah memutuskan untuk mengeliminasi tim nasional sepakbola Rusia dari Piala Dunia Qatar 2022.

Baca juga: Soal Nasib Tuan Rumah Piala Dunia U-20, Jokowi: Saya Utus Erick Thohir Temui FIFA

"Karena desakan dari beberapa negara Eropa, karena pertimbangan Rusia yang dianggap sebagai negara agresor yang menyerang Ukraina," tuturnya.

"Sehingga yang terbaik untuk menyukseskan sebuah turnamen besar seperti Piala Dunia adalah bagaimana mensinergikan berbagai elemen subsistem, sehingga ada dalam suatu pandangan kolaboratif untuk menyukses Piala Dunia," sambung dia.

Di sisi lain, Andreas menyadari bahwa pemerintah tengah berupaya menyelesaikan persoalan pelaksanaan Piala Dunia U-20 dengan bertemu pihak FIFA.

Pemerintah dalam hal ini mengutus Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) guna menegaskan sikap Indonesia menolak penjajahan di atas dunia dan mewujudkan perdamaian.

 

 

"Seharusnya, olahraga dalam hal ini juga sepakbola seharusnya juga bisa hadir sebagai instrumen yang menjembatani terciptanya perdamaian dunia," harap Andreas.

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan penjelasannya atas polemik keikutsertaan tim nasional (timnas) sepak bola Israel dalam ajang Piala Dunia U20 yang akan digelar di Indonesia.

Menurut Jokowi, persoalan olahraga sebaiknya tidak dicampuradukkan dengan politik

"Dalam urusan Piala Dunia U-20 kita sependapat dengan Duta Besar Palestina untuk Indonesia, bahwa FIFA memiliki aturan yang harus ditaati anggotanya," ujar Jokowi dalam keterangan pers secara daring pada Selasa (28/3/2023).

"Jadi jangan mencampuradukkan urusan olahraga dan urusan politik," kata Presiden.

Baca juga: Muhadjir Klarifikasi Pernyataan Kiamat soal Polemik Piala Dunia U-20

Menurut Jokowi, saat ini FIFA sudah mengetahui adanya penolakan-penolakan atas keikutsertaan Timnas Israel di Piala Dunia U-20.

Namun, pemerintah Indonesia dan PSSI masih terus berusaha mencari solusi yang terbaik.

"Untuk itu, saya telah mengutus Ketua Umum PSSI Bapak Erick Thohir untuk bertemu dengan tim FIFA untuk mencari penyelesaian yang terbaik," kata Jokowi.

"Mencari solusi yang terbaik," imbuh Jokowi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Survei Populi Center: Sandiaga Uno dan Ridwan Kamil Unggul di Bursa Cawapres

Nasional
MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

MK Bakal Bahas di Internal Terkait Dugaan Kebocoran Putusan Sistem Pemilu

Nasional
Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita 'Clear'-kan Dulu dengan MK

Soal Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, Mahfud: Kita "Clear"-kan Dulu dengan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Survei Populi Center: Elektabilitas Prabowo Salip Ganjar, Tinggalkan Anies

Nasional
Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Sebelum Putusan MK Keluar, Pemerintah Tegaskan Sistem Pileg Sesuai UU Pemilu

Nasional
Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Memahami Pikiran dan Tindakan Tidak Lazim Sarwono Kusumaatmadja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com