Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Berencana Bawa Masalah Santunan Gagal Ginjal Akut ke Presiden

Kompas.com - 28/03/2023, 19:58 WIB
Fika Nurul Ulya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengaku berencana membawa masalah santunan gagal ginjal akut (acute kidney injury/AKI) kepada Presiden Joko Widodo.

Hal ini dilakukan jika masalah santunan ini tidak selesai di level Menteri Koordinator (Menko). Adapun sejauh ini, ia sudah menyampaikan usulan santunan gagal ginjal akut kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Menko lantas menyampaikannya kepada Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. Namun belakangan, Risma mengaku tidak memiliki anggaran untuk memberikan santunan.

"Kalau nanti ada ketidaksepakatan, ini kan tadi udah dibawa ke level Menko. Jadi di level Menko kan tidak selesai. Kalau Pak Charles (Wakil Ketua Komisi IX) tanya ke saya, ya saya pasti karena sudah janji akan beresin ini, akan naik ke level di atas Menko, itu aja sih, Pak Charles," kata Budi dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/3/2023).

Baca juga: Saling Lempar Santunan Korban Gagal Ginjal, Mensos hingga Menkes Dicap Tidak Santun

"Kalau ternyata memang tidak bisa selesai kan di atas Menko masih ada satu lagi. Karena pemerintah itu kan kepala pemerintahannya bapak Presiden," imbuh Budi.

Budi menyampaikan, sebelum meminta 'bantuan' kepada Presiden, ia akan lebih dulu kembali berusaha berkoordinasi dengan Menko Muhadjir.

Ia berharap, masalah santunan ini bisa selesai di level kementerian.

"Saya akan cari jalan untuk bisa menyelesaikan ini. Saya harus putar lagi lah kita coba selesaikan dengan Menko," tutur Budi.

Baca juga: Nasib Santunan Gagal Ginjal Akut: Sempat Saling Lempar, Akhirnya Dibahas Empat Kementerian

Sejatinya, kata Budi, kalaupun uang santunan boleh berasal dari Kemenkes, ia akan menyiapkannya. Namun, Budi menyadari masalah santunan tidak termasuk dalam tugas dan fungsi Kemenkes.

Oleh karena itu, perlu ada pembahasan lebih lanjut antar kementerian yang dikoordinatori oleh Kemenko PMK. Namun dalam perjalanannya, ada lika-liku di pemerintahan.

"Kita di eselon I sendiri sih, sebenarnya part-nya itu sudah cukup baik. Ini ada sedikit pemerintahan yang memang lika-likunya itu kan sama kayak di DPR juga ada lika likunya," ungkap Budi.

"Tapi di kita kan satu kepala, kepalanya di presiden. Kalau levelnya saya enggak sampai, kita naik satu level lagi ke Pak Presiden," kata Budi lagi.

Baca juga: Soal Bantuan untuk Korban Gagal Ginjal Akut, Mensos Risma: Duit dari Mana? Berat Biayanya

Lebih lanjut, dia menyatakan akan membereskan masalah gagal ginjal akut sampai selesai. Janji ini pun sempat dia sampaikan dalam rapat-rapat sebelumnya.

"Tapi janji saya kepada teman-teman di Komisi IX itu kita akan beresin sampai ke ujung. Begitu Pak Charles mudah-mudahan bisa menjawab," tandas Budi.

Diketahui, pernyataan Budi soal santunan dalam rapat kerja menjawab pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris.

Halaman:


Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com