Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Elektabilitas PDI-P Turun, Gerindra hingga Nasdem Naik Tajam

Kompas.com - 27/03/2023, 13:49 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas partai politik menjelang Pemilu 2024.

Hasilnya, PDI Perjuangan masih menempati posisi teratas. Namun demikian, elektabilitas partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu mengalami penurunan.

Pada survei terbaru, elektabilitas PDI-P sebesar 23,5 persen. Angka tersebut turun sekitar 2 persen dibanding survei Desember 2022 di mana tingkat elektoral partai banteng mencapai 25,7 persen.

"PDI-P agak sedikit turun," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam rilis survei daring, Minggu (26/3/2023).

Baca juga: Survei Indikator Politik: PDI-P di Atas, PPP dan PAN Kesalip Perindo

Di urutan kedua ada Partai Gerindra dengan elektabilitas 14,0 persen. Berbeda dengan PDI-P, tingkat elektoral Gerindra naik signifikan hampir 5 persen dibanding survei periode sebelumnya yakni 9,5 persen.

Dengan raihan elektoral tersebut, partai pimpinan Prabowo Subianto itu berhasil menempati urutan kedua menggeser Partai Golkar.

"Gerindra meningkat tajam ke 14 persen. Mungkin karena (elektabilitas) Pak Prabowo meningkat, jadi membawa efek ke Gerindra," ujar Burhanuddin.

Baca juga: Survei Indikator Politik: Ridwan Kamil Cawapres Teratas, Disusul Sandiaga Uno, AHY, dan Erick Thohir

Urutan selanjutnya ada Partai Golkar yang elektabilitasnya turun sekitar 1 persen, dari 10,5 persen pada survei sebelumnya menjadi 9,6 persen pada survei terbaru.

Lalu, di urutan keempat ada Partai Demokrat yang hanya naik 0,1 persen, yakni 9,0 persen pada survei sebelumnya menjadi 9,1 persen dalam survei teranyar.

Di urutan kelima ada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan elektabilitas 8,2 persen. Besaran itu naik signifikan dibanding survei periode sebelumnya yaitu 7,4 persen.

Lalu, Partai Nasdem juga mengalami kenaikan lebih dari 1 persen, dari 5,1 persen pada survei Desember 2022 menjadi 6,4 persen pada survei Februari 2023.

Baca juga: Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar 30 Persen, Anies dan Prabowo Seimbang 21,7 Persen

Pun Partai Keadilan Sejahtera (PKS), elektabilitasnya naik dari 4,4 persen menjadi 5,8 persen pada survei terbaru.

Lalu, elektabilitas Partai Persatuan Indonesia (Perindo) sedikit turun dari 2,8 persen pada survei sebelumnya, menjadi 2,4 persen pada survei teranyar.

Meski begitu, Perindo berhasil unggul dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang elektabilitasnya 2,3 persen, dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang tingkat elektoralnya 2,1 persen.

Berikut elektabilitas 18 partai politik menjelang Pemilu 2024 menurut survei terbaru Indikator Politik Indonesia:

  • PDI-P: 23,5 persen
  • Partai Gerindra: 14,0 persen
  • Partai Golkar: 9,6 persen
  • Partai Demokrat: 9,1 persen
  • PKB: 8,2 persen
  • Partai Nasdem: 6,4 persen
  • PKS: 5,8 persen
  • Partai Perindo: 2,4 persen
  • PPP: 2,3 persen
  • PAN: 2,1 persen
  • PSI: 0,6 persen
  • Partai Hanura: 0,4 persen
  • Partai Ummat: 0,3 persen
  • Partai Gelora: 0,2 persen
  • PBB: 0,2 persen
  • Partai Buruh: 0,2 persen
  • PKN: 0,0 persen
  • Partai Garuda: 0,0 persen
  • Tidak jawab/tidak tahu: 14,8 persen

Baca juga: Survei Indikator Politik: Elektabilitas Prabowo Naik 2 Persen gara-gara Di-endorse Jokowi

Sebagai informasi, Survei Indikator Politik Indonesia ini digelar pada Februari hingga Maret 2023 dengan melibatkan 2.020 responden yang diwawancara secara tatap muka.

Dalam survei 9-16 Februari 2023, jumlah sampel sebanyak 1.220 orang. Dengan jumlah tersebut, margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Sementara, dalam survei periode 12-8 Maret 2023, ada 800 responden yang terlibat. Margin of error pada survei ini sebesar 3,5 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.

Adapun penarikan sampel dalam survei terbaru Indikator Politik Indonesia dilakukan menggunakan metode multistage random sampling.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com