Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kriminalisasi Berulang Budi Pego yang Tak Masuk Akal...

Kompas.com - 27/03/2023, 09:35 WIB
Vitorio Mantalean,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Heri Budiawan alias Budi Pego kembali dikriminalisasi karena penolakannya terhadap aktivitas tambang di Gunung Tumpang Pitu, Banyuwangi, Jawa Timur.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengonfirmasi bahwa aktivis lingkungan hidup dan pembela HAM itu ditangkap polisi pada Jumat (24/3/2023) dan selanjutnya ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Banyuwangi.

Penangkapan dan penahanan Budi Pego merupakan eksekusi atas putusan Mahkamah Agung nomor 1567 K/PidSus/2018 yang memvonisnya dengan hukuman penjara 4 tahun.

Komnas HAM yang pernah menerbitkan surat perlindungan untuk Budi Pego pada 2018 sebagai "human rights defender" itu menyesali eksekusi putusan MA ini.

Mereka menyatakan bahwa kasus menjerat Budi Pego ini kriminalisasi.

Baca juga: Pakar Hukum Eksaminasi Putusan Kasus Budi Pego, Aktivis yang Dituding Komunis

Tak masuk akal

Sejak 2015, Komnas HAM menerima pengaduan masyarakat yang menolak keberadaan tambang emas Gunung Tumpang Pitu di Kecamatan Pesanggaran, Kabupaten Banyuwangi yang dikelola oleh PT Bumi Suksesindo.

Perusahaan tersebut merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Merdeka Copper Gold Tbk, dengan izin usaha pertambangan operasi produksi sejak 2012.

Izin ini menimbulkan penolakan warga di sekitar pertambangan karena beroperasinya tambang ini berdampak secara sosial-ekologis dan keselamatan ruang hidup rakyat di 5 desa yaitu Desa Sumberagung, Pesanggaran, Sumbermulyo, Kandangan dan Sarongan.

Budi Pego bersama puluhan warga Pesanggaran kemudian melakukan aksi pemasangan spanduk penolakan tambang emas Tumpang Pitu pada tanggal 4 April 2017.

"Namun, di tengah-tengah aksi pemasangan spanduk, ada spanduk sisipan berlogo palu arit yang secara nyata spanduk itu tidak dibuat oleh warga," kata Komisioner Bidang Pengaduan Komnas HAM Hari Kurniawan dalam jumpa pers, Minggu (26/3/2023).

"Padahal ketika warga membuat puluhan spanduk di awasi oleh Babinmas dan Babinkamtibmas Kecamatan Pesanggaran," ujar dia.

Baca juga: Kisah Budi Pego: Bertani Buah Naga Sembari Lancarkan Penolakan Tambang Emas

Selanjutnya, Budi Pego didakwa dan diadili melanggar ketentuan Pasal 107a KUHP, dianggap mengajarkan ajaran marxisme, komunisme, dan leninisme.

"Budi Pego sendiri tidak memahami apa itu marxisme, komunisme dan leninisme, bahkan fakta di persidangan spanduk tersebut tidak dibuat oleh warga dan barang buktinya hilang," ujar pria yang akrab disapa Wawan ini.

"Budi Pego adalah mantan seorang pekerja migran Indonesia di Arab Saudi yang juga taat beribadah dan anggota Perguruan Pencak Silat Pagar Nusa yang merupakan perguruan silat di bawah Nahdlatul Ulama," kata dia.

Pengadilan Negeri Banyuwangi menjatuhkan vonis 10 bulan penjara kepada Budi Pego pada 2017.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Penjaringan Bacawalkot Bogor Ditutup, PDI-P Sebut13 Nama Calon Kembalikan Formulir

Nasional
Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Update Dampak Erupsi Gunung Ruang: Ribuan Warga Mengungsi di Sejumlah Titik

Nasional
Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasib Koalisi Perubahan Menunggu Putusan MK...

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

[POPULER NASIONAL] Kubu Anies-Cak Imin Optimis MK Diskualifikasi Prabowo-Gibran | MK Diprediksi Tak Bakal Diskualifikasi Prabowo-Gibran

Nasional
Yusril Ingatkan Potensi 'Chaos' Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Yusril Ingatkan Potensi "Chaos" Jika Belum Ada Presiden Baru Sampai 20 Oktober: MK Tak Berani Ambil Risiko Sebesar Itu

Nasional
Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Jadi Tersangka TPPU Ponpes Al Zaytun, Panji Gumilang Praperadilan Gugat Polri

Nasional
Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Koalisi Perubahan Disebut Tak Solid, PKS: Kalau Putusan MK Kabulkan Gugatan 01, Solid Lagi

Nasional
Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Masa Berlaku SKCK dan Cara Perpanjangnya

Nasional
Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasdem Akui Koalisi Perubahan Kini Terkesan Tidak Solid, Mengapa?

Nasional
Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasdem: MK Muara Terakhir Sengketa Pilpres, Semua Pihak Harus Ikhlas

Nasional
Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Anies dan Muhaimin Berencana Hadiri Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Anies Minta Massa yang Unjuk Rasa di MK Tertib dan Damai

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Dampak Erupsi Gunung Ruang Meluas, Kini 10 Desa Terdampak

Nasional
Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Siap Terima Putusan MK, Anies: Seperti Sepak Bola, Kemungkinan Menang atau Tidak

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com