Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 26/03/2023, 17:24 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Paramadina, Ahmad Khoirul Umam berpandangan bahwa tim Anies Baswedan ingin sosok calon wakil presiden (cawapres) berasal dari tokoh Nahdlatul Ulama (NU) lantaran untuk mengejar ketertinggalan suara, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Dua daerah tersebut dianggap sebagai basis massa pemilih dari Nahdliyyin, sebutan bagi warga NU.

"Untuk bisa meningkatkan elektabilitas Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka salah satu solusinya dibutuhkan tokoh Cawapres dari segmen NU," kata Umam saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/3/2023).

Umam mengungkapkan, elektabilitas Anies sudah cukup kuat di wilayah Sumatera, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan DIY.

Baca juga: Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Namun, Anies dinilai perlu memikirkan solusi untuk mengejar elektabilitasnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sebab, dua wilayah tersebut memiliki populasi daftar pemilih tetap (DPT) besar skala nasional.

"Untuk menang dalam Pilpres nasional, capres harus memenangkan suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki populasi DPT besar secara nasional," ujarnya.

Selain itu, Anies juga membutuhkan penguatan dari segmen Nahdliyyin untuk menguatkan narasi moderatisme keislaman dan keindonesiaan.

Sehingga, Umam mengatakan, Anies bisa terhindar dari serangan politik lawan yang mencoba terus mempersepsikan dirinya dengan narasi politik identitas.

Baca juga: Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Kendati demikian, Umam berpendapat bahwa tidak banyak nama politikus yang juga warga NU dan memiliki bekal elektabilitas memadai untuk menguatkan Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Umam mencermati dua tokoh, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman (Menko Polhukam) Mahfud MD yang sama-sama berasal dari Jawa Timur.

Dua tokoh ini pun dianggap kecil kemungkinan bergabung dengan koalisi pengusung Anies, meski merupakan seorang Nahdliyyin.

Tokoh NU berikutnya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Baca juga: Siapa Paling Memenuhi 5 Kriteria Cawapres Anies? Pengamat: AHY, tapi...

Umam mengatakan, sosok Khofifah meski dekat dengan komunitas Nahdliyyin, tetap akan dirasa berat untuk dipilih Anies.

"Namun demikian, Khofifah sendiri disebut-sebut memiliki kendala berupa isu hukum yang berpotensi menjegalnya saat berlaga di kontestasi nasional," kata Umam.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan tim Anies Baswedan, Sudirman Said menyatakan bahwa tokoh NU layak untuk menjadi cawapres Anies.

Namun, selain mempertimbangkan lima kriteria itu, Sudirman mengatakan bahwa pihaknya mesti mempertimbangkan beberapa hal lain.

"Walaupun basis massanya besar, tapi kalau punya beban urusan hukum itu ya pasti repot," kata Sudirman di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Baca juga: Survei Indikator Politik: Elektabilitas Ganjar 30 Persen, Anies dan Prabowo Seimbang 21,7 Persen

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com