Cawapres Anies Disebut Layak dari NU, Pengamat: Untuk Tingkatkan Elektabilitas Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur

Dua daerah tersebut dianggap sebagai basis massa pemilih dari Nahdliyyin, sebutan bagi warga NU.

"Untuk bisa meningkatkan elektabilitas Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur, maka salah satu solusinya dibutuhkan tokoh Cawapres dari segmen NU," kata Umam saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/3/2023).

Umam mengungkapkan, elektabilitas Anies sudah cukup kuat di wilayah Sumatera, Jawa Barat, Banten, DKI Jakarta dan DIY.

Namun, Anies dinilai perlu memikirkan solusi untuk mengejar elektabilitasnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Sebab, dua wilayah tersebut memiliki populasi daftar pemilih tetap (DPT) besar skala nasional.

"Untuk menang dalam Pilpres nasional, capres harus memenangkan suara di Jawa Tengah dan Jawa Timur yang memiliki populasi DPT besar secara nasional," ujarnya.

Selain itu, Anies juga membutuhkan penguatan dari segmen Nahdliyyin untuk menguatkan narasi moderatisme keislaman dan keindonesiaan.

Sehingga, Umam mengatakan, Anies bisa terhindar dari serangan politik lawan yang mencoba terus mempersepsikan dirinya dengan narasi politik identitas.

Umam mencermati dua tokoh, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamaman (Menko Polhukam) Mahfud MD yang sama-sama berasal dari Jawa Timur.

Dua tokoh ini pun dianggap kecil kemungkinan bergabung dengan koalisi pengusung Anies, meski merupakan seorang Nahdliyyin.

Tokoh NU berikutnya adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Umam mengatakan, sosok Khofifah meski dekat dengan komunitas Nahdliyyin, tetap akan dirasa berat untuk dipilih Anies.

"Namun demikian, Khofifah sendiri disebut-sebut memiliki kendala berupa isu hukum yang berpotensi menjegalnya saat berlaga di kontestasi nasional," kata Umam.

Sebelumnya diberitakan, perwakilan tim Anies Baswedan, Sudirman Said menyatakan bahwa tokoh NU layak untuk menjadi cawapres Anies.

Namun, selain mempertimbangkan lima kriteria itu, Sudirman mengatakan bahwa pihaknya mesti mempertimbangkan beberapa hal lain.

"Walaupun basis massanya besar, tapi kalau punya beban urusan hukum itu ya pasti repot," kata Sudirman di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).