Demokrat Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi Perubahan: Untuk yang Masih Bingung Tentukan Arah

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) masih terbuka terhadap partai politik lain untuk ikut bergabung.

Adapun KPP kini resmi dibentuk oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai sama-sama mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) pada 2024.

"Meski masih cukup waktu proses menuju penetapan capres dan cawapres, KPP tentu tetap membuka tangan selebar-lebarnya untuk yang masih bingung menentukan arah. Kembali merapikan dan memperbaiki shaf bersama-sama dengan rakyat," kata Syahrial dalam keterangannya, Minggu (26/3/2023).

Syahrial lantas membanggakan koalisinya sebagai koalisi pertama yang memenuhi persyaratan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Setelah Anies terpilih sebagai capres, ia mengatakan, KPP segera memasuki tahapan berikutnya, yaitu menyiapkan strategi pemenangan termasuk deklarasi capres dan cawapres.

"Meski belum dapat ucapan selamat atau apresiasi dari partai politik sahabat, KPP tetap membuka ruang hadirnya parpol lain di parlemen untuk ikut bergabung," ujar Syahrial.

Tak sampai situ, Syahrial mengklaim bahwa Koalisi Perubahan memberikan pelajaran politik untuk rakyat.

Salah satunya, lahirnya calon pemimpin bisa dilakukan lewat jalan musyawarah. Dalam arti, pembelajaran politik itu bisa dilihat dari pengusungan Anies oleh Koalisi Perubahan.

"Lahirnya seorang pemimpin atas kehendak rakyat. Bukan kehendak kekuasaan atau karena mau menang-menangan saja," katanya.

Baca juga: Ditanya Soal Wakil NU Sebagai Cawapres, Demokrat: Kita Sudah Percaya Anies

Lebih lanjut, Syahrial bercerita bahwa ia pernah terlibat pemenangan pasangan calon (paslon) di Pilpres 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK).

Menurutnya, kemenangan pasangan ini tidak dilalui dengan mudah.

"Begitu besarnya tekanan kekuasaan dan ada koalisi besar ikut menghadang, toh tetap saja tidak mampu membendung kehendak rakyat yang ingin perubahan," ujarnya.

Syahrial menilai, suasana Pilpres 2004 yang demikian terasa serupa dengan Pilpres 2024 mendatang.

Namun, menurutnya, suasana itu dalam wujud yang berbeda.

Baca juga: Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Di situlah, Syahrial menyinggung bahwa Koalisi Kerakyatan yang disebut-sebut berhasil dalam memenangkan pasangan SBY-JK.

Pada 2024, Koalisi Perubahan dianalogikan Syahrial serupa dengan Koalisi Kerakyatan yang saat itu diinisiasi Demokrat ketika pemenangan SBY-JK.

"Jika gerakan perubahan 2004 dinamai Koalisi Kebangsaan Vs Koalisi Kerakyatan, menurut saya suasana Pilpres 2024 yang akan dihadapi adalah Koalisi Oligarki Vs Koalisi Kerakyatan," katanya.

"Dan Demokrat punya pengalaman memenangkan pertarungan ini. Termasuk PKS yang ikut bergabung di putaran kedua. Ketika itu, Partai Nasdem belum ada," ujar Syahrial lagi.

Sebagai informasi, Koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pemilu 2024 resmi terbentuk. Koalisi tersebut diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan.

Baca juga: Demokrat Ungkap Alasan Deklarasi Koalisi Perubahan Usung Anies Mendadak Batal

Terbentuknya koalisi ini ditandai oleh ditandatanganinya nota kesepakatan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

“Dengan ditandatanganinya piagam ini, Koalisi Perubahan untuk Persatuan resmi terbentuk,” ujar Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya di Sekretariat Perubahan, Kebayoran Baru, Jakarta, Jumat (24/3/2023).

Adapun penunjukan nota kesepakatan Koalisi Perubahan untuk Persatuan itu diwakili oleh tim kecil perwakilan ketika parpol, dan perwakilan Anies.

Pertemuan dihadiri oleh juru bicara Anies, Sudirman Said; Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya; Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya, dan Sugeng Suparwoto. Serta, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman, dan Ketua DPP PKS Al-Muzammil Yusuf.

Willy mengungkapkan, deklarasi besar-besaran bakal dilakukan setelah calon wakil presiden (cawapres) terpilih.

Baca juga: Manuver Tak Pantas Kepala BIN Endorse Prabowo: Gerindra Girang, Nasdem-Demokrat Meradang