Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat Ajak Parpol Lain Gabung Koalisi Perubahan: Untuk yang Masih Bingung Tentukan Arah

Kompas.com - 26/03/2023, 16:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deputi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution menegaskan bahwa Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) masih terbuka terhadap partai politik lain untuk ikut bergabung.

Adapun KPP kini resmi dibentuk oleh Partai Nasdem, Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Ketiga partai sama-sama mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden (capres) pada 2024.

"Meski masih cukup waktu proses menuju penetapan capres dan cawapres, KPP tentu tetap membuka tangan selebar-lebarnya untuk yang masih bingung menentukan arah. Kembali merapikan dan memperbaiki shaf bersama-sama dengan rakyat," kata Syahrial dalam keterangannya, Minggu (26/3/2023).

Syahrial lantas membanggakan koalisinya sebagai koalisi pertama yang memenuhi persyaratan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden.

Baca juga: Soal Cawapres Anies, PBNU: Kami Tak Berkapasitas untuk Mendukung, Menyodorkan, dan Merestui

Setelah Anies terpilih sebagai capres, ia mengatakan, KPP segera memasuki tahapan berikutnya, yaitu menyiapkan strategi pemenangan termasuk deklarasi capres dan cawapres.

"Meski belum dapat ucapan selamat atau apresiasi dari partai politik sahabat, KPP tetap membuka ruang hadirnya parpol lain di parlemen untuk ikut bergabung," ujar Syahrial.

Tak sampai situ, Syahrial mengklaim bahwa Koalisi Perubahan memberikan pelajaran politik untuk rakyat.

Salah satunya, lahirnya calon pemimpin bisa dilakukan lewat jalan musyawarah. Dalam arti, pembelajaran politik itu bisa dilihat dari pengusungan Anies oleh Koalisi Perubahan.

"Lahirnya seorang pemimpin atas kehendak rakyat. Bukan kehendak kekuasaan atau karena mau menang-menangan saja," katanya.

Baca juga: Ditanya Soal Wakil NU Sebagai Cawapres, Demokrat: Kita Sudah Percaya Anies

Lebih lanjut, Syahrial bercerita bahwa ia pernah terlibat pemenangan pasangan calon (paslon) di Pilpres 2004, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Jusuf Kalla (JK).

Menurutnya, kemenangan pasangan ini tidak dilalui dengan mudah.

"Begitu besarnya tekanan kekuasaan dan ada koalisi besar ikut menghadang, toh tetap saja tidak mampu membendung kehendak rakyat yang ingin perubahan," ujarnya.

Syahrial menilai, suasana Pilpres 2004 yang demikian terasa serupa dengan Pilpres 2024 mendatang.

Namun, menurutnya, suasana itu dalam wujud yang berbeda.

Baca juga: Tim Anies Nilai Tokoh NU Layak Jadi Cawapres, PBNU: Jangan Tarik NU ke Politik Praktis

Di situlah, Syahrial menyinggung bahwa Koalisi Kerakyatan yang disebut-sebut berhasil dalam memenangkan pasangan SBY-JK.

Halaman:


Terkini Lainnya

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Banyak Catatan, DPR Dorong Revisi UU Pemilu Awal Periode 2024-2029

Nasional
Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Pakar Ragu UU Lembaga Kepresidenan Terwujud jika Tak Ada Oposisi

Nasional
Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Istana Sebut Pertemuan Jokowi dan Prabowo-Gibran Semalam Atas Inisiatif Prabowo

Nasional
Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Presiden Jokowi Ucapkan Selamat Saat Bertemu Prabowo Semalam

Nasional
Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Jokowi Siapkan Program Unggulan Prabowo-Gibran Masuk RAPBN 2025

Nasional
CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

CSIS: Mayoritas Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik

Nasional
Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Korlantas Kaji Pengamanan Lalu Lintas Jelang World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Jokowi Dukung Prabowo-Gibran Rangkul Semua Pihak Pasca-Pilpres

Nasional
Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Pakar Sebut Semua Lembaga Tinggi Negara Sudah Punya Undang-Undang, Hanya Presiden yang Belum

Nasional
Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25 Juta-Rp 30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Jelang Disidang Dewas KPK karena Masalah Etik, Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com