Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Siapa Paling Memenuhi 5 Kriteria Cawapres Anies? Pengamat: AHY, tapi...

Kompas.com - 26/03/2023, 13:07 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, kandidat unggul calon wakil presiden (cawapres) yang cocok untuk Anies Baswedan adalah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Hal ini tak lepas dari kedekatan Anies dan AHY. Dua sosok ini memang disebut-sebut sebagai bakal pasangan calon (paslon) untuk Pilpres 2024.

"Dari lingkaran paling dekat (Anies) ada AHY. Selain miliki popularitas dan elektabilitas, AHY juga menjadi mesin politik partai, sehingga bisa disebut kandidat unggul dibanding kandidat lainnya," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Minggu (26/3/2023).

Akan tetapi, Dedi menyatakan bahwa AHY masih memiliki pekerjaan rumah untuk memenuhi kriteria-kriteria lainnya sebagai cawapres Anies.

Baca juga: Anies Baswedan Ajukan 5 Kriteria Harus Dipenuhi Bakal Cawapres

Salah satu yang disoroti Dedi adalah kemapanan dalam mengurus birokrasi.

"Tetapi ini (AHY) juga belum tentu sesuai dengan kriteria yang lain. Semisal kemapanan dalam mengurus birokrasi atau menjaga stabilitas politik di koalisi," jelasnya.

Terkait menjaga stabilitas politik koalisi, Dedi menilai partai pengusung Anies lainnya, yaitu Partai Keadilan Sejahtera (PKS) terkesan tak dilibatkan dalam wacana duet Anies-AHY.

Diketahui, PKS sebelumnya menawarkan Ahmad Heryawan atau Aher mendampingi Anies, tetapi suara-suara duet Anies-AHY lebih mengemuka di publik.

"PKS yang kemudian tidak terlibat pengusungan, meskipun PKS seharusnya menyadari karena tidak miliki tokoh potensial," nilai Dedi.

Baca juga: Pihak Anies Tampung Banyak Nama Cawapres: Agar Bisa Pilih yang Terbaik

Di sisi lain, nama-nama yang memiliki sebagian syarat sebagai cawapres Anies adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Hanya saja, jelas Dedi, syarat menjaga stabilitas koalisi tidak terpenuhi karena kedua tokoh itu non-Koalisi Perubahan.

"Mereka (Muhaimin dan Airlangga) di luar koalisi dan elektabilitas rendah secara personal," imbuhnya.

Lebih jauh, tokoh lainnya yang potensial adalah Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Khofifah adalah tokoh non partai.

Namun, salah satu tokoh perempuan Nahdlatul Ulama (NU) ini ada catatan khusus.

"Khofifah Indar Parawansa yang mungkin bisa menjanjikan suara muslimat NU, tetapi tentu ada kriteria lain yang Khofifah belum tentu memenuhi. Terlebih akhir ini Khofifah sedang diramaikan dengan kasus rasuah yang mulai mengemuka di Jatim," ucap Dedi.

Baca juga: Pegang Tiket Maju Pilpres 2024 Usai Koalisi Terbentuk, Anies Kini Cari Cawapres...

Pilihan tokoh lain, lanjut Dedi, misalnya mantan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Tiga nama ini dinilai masih memiliki catatan yang baik yaitu tingkat kerentanan politik yang rendah.

"Dan terbukti, (mereka) berhasil memimpin di bidangnya masing-masing. Kelebihan usung tokoh di luar partai, bisa imbang Anies yang sama-sama non kader partai," tutup Dedi.

Sebelumnya diberitakan, Koalisi Perubahan untuk Persatuan telah bulat mengusung Anies sebagai capres 2024.

Koalisi tersebut mengeklaim, tak lama lagi mereka akan melakukan deklarasi resmi untuk menentukan pasangan capres-cawapres 2024 pilihan mereka.

Baca juga: Serahkan Penentuan Cawapres ke Anies, AHY: Beliau Paling Tahu, dan Menentukan Akhirnya

Dalam perjalanannya, Anies diberi keleluasaan untuk berkomunikasi guna membangun kerja sama dengan partai-partai yang kini memiliki kursi di parlemen untuk memperluas basis dukungan politik.

Adapun Anies sendiri diberi mandat penuh oleh koalisi untuk menentukan sosok cawapres yang akan dipilih.

Hanya saja, ada lima kriteria cawapres yang harus dipenuhi.

Baca juga: Nasdem Sebut Target Penentuan Cawapres Anies Juli 2023

Berikut kriteria cawapres yang dicari Anies:

1. Berkontribusi dalam pemenangan, diwujudkan dengan tingkat elektabilitas yang tinggi dan tingkat kerentanan politik yang rendah

2. Berkontribusi dalam memperkuat dan menjaga stabilitas koalisi

3. Berkontribusi dalam pengelolaan pemerintahan yang efektif

4. Memiliki visi yang sama dengan calon presiden

5. Berkomitmen membangun kebersamaan sebagai dwi-tunggal

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

KPK Didesak Usut Pemberian THR ke Anggota DPR dari Kementan, Panggil Bersaksi dalam Sidang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com