Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Empat Bulan sejak Rencana Pertama Batal, Koalisi Perubahan Pendukung Anies Belum Juga Dideklarasikan

Kompas.com - 24/03/2023, 07:05 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deklarasi koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) atau Koalisi Perubahan sudah tertunda dua kali.

Mulanya, deklarasi disebut akan digelar pada 10 November 2022. Usulan ini diajukan Partai Nasdem.

Namun, deklarasi tersebut batal dilakukan setelah usulan Nasdem tak mendapat sambutan dari anggota koalisi lainnya, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Saat itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebutkan, deklarasi ditunda karena dua parpol calon mitranya itu masih harus menempuh mekanisme internal partai sebelum memutuskan untuk mengusung Anies.

Baca juga: Nasdem Usul Deklarasi Koalisi Perubahan Tak Dilakukan pada Ramadhan

Selang empat bulan kemudian, tepatnya pada 22 Maret 2023, koalisi pengusung Anies tersebut kembali mengumumkan agenda deklarasi.

Namun, lagi-lagi rencana tersebut gagal. Deklarasi batal dilakukan pada 22 Maret karena waktunya terlalu malam dan menjelang hari pertama Ramadhan. 

“Kebetulan semalam shalat tarawih malam pertama Ramadhan. Maka, dari segi waktu belum memungkinkan deklarasi piagam koalisi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

Meski begitu, ketiga parpol mengeklaim tak ada persoalan soliditas yang menyebabkan deklarasi urung dilakukan.

Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengeklaim, deklarasi Koalisi Perubahan hanya terganjal masalah teknis.

“Secara teknis kemalaman. Nanti malah ada kesan seolah-olah buru-buru, padahal tidak ada yang diburu-buru,” ucap dia.

Anies kunjungi Syaikhu, PKS teken nota kesepakatan

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengungkapkan, pihaknya telah menandatangani nota kesepakatan pembentukan Koalisi Perubahan.

Baca juga: Demokrat Ungkap Alasan Deklarasi Koalisi Perubahan Usung Anies Mendadak Batal

Prosesnya berlangsung Rabu malam di Kantor DPP PKS, atau bertepatan dengan rencana deklarasi koalisi 22 Maret.

Menurut dia, Anies lebih dulu menghampiri Presiden PKS Ahmad Syaikhu sebelum nota kesepakatan ditandatangani.

"Alhamdulillah tadi malam Pak Anies Baswedan datang ke Kantor DPTP PKS menemui Presiden Ahmad Syaikhu ba'da tarawih. Dan tadi malam juga Syaikhu sudah menandatangani dokumen MoU 3 partai koalisi pengusung Anies Baswedan," tutur Sobibul.

Sementara itu, Sugeng menyatakan, penandatanganan nota kesepakatan koalisi yang dilakukan Syaikhu menunjukkan bahwa Anies sudah mendapatkan kepastian pengusungan capres.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Prabowo Pilih Rahmat Mirzani Djausal sebagai Bacagub Lampung

Nasional
KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

KPK Masih Telusuri Pemberi Suap Izin Tambang Gubernur Maluku Utara

Nasional
Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Menhub Budi Karya Diminta Jangan Cuma Bicara soal Sekolah Kedinasan Tanggalkan Atribut Militer

Nasional
Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Potret 'Rumah Anyo' Tempat Singgah Para Anak Pejuang Kanker yang Miliki Fasilitas Bak Hotel

Nasional
Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Logo dan Moto Kunjungan Paus Fransiskus Dirilis, Ini Maknanya

Nasional
Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Viral Pengiriman Peti Jenazah Dipungut Bea Masuk, Ini Klarifikasi Bea Cukai

Nasional
Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Pemilihan Calon Pimpinan KPK yang Berintegritas Jadi Kesempatan Jokowi Tinggalkan Warisan Terakhir

Nasional
Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com