Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Nasdem Usul Deklarasi Koalisi Perubahan Tak Dilakukan pada Ramadhan

Kompas.com - 23/03/2023, 18:27 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengusulkan agar deklarasi Koalisi Perubahan tidak dilakukan pada Ramadhan. Sebab, ia mengatakan, pihaknya tak ingin mengganggu kekhusyukan ibadah umat Islam.

“Ya nanti kita lihat, kita mau diskusi-diskusi lah. Kita juga tidak mau dalam situasi ramadhan mengganggu kekhusyukan bulan suci,” ujar Sugeng dihubungi Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

Ia memahami bahwa tanggapan publik sangat mungkin beragam terkait deklarasi Koalisi Perubahan pada Ramadhan. Ada yang akan menyambut baik, namun tak jarang ada yang mencibir.

Baca juga: Demokrat Ungkap Alasan Deklarasi Koalisi Perubahan Usung Anies Mendadak Batal

Sugeng pun tak mau momentum deklarasi malah memicu pandangan negatif dari masyarakat.

“Tapi ada yang mengkritik puasa-puasa kok urusan politik. Kami tidak mau mengganggu kekhusyukan itu,” ucap dia.

Di sisi lain, Sugeng meminta publik tak meragukan kesungguhan Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Pasalnya, saat ini Anies sudah mendapatkan tiket untuk melenggang ke Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Hal itu dipastikan melalui nota kesepakatan Koalisi Perubahan yang telah ditandatangani oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), serta Presiden PKS Ahmad Syaikhu.

Maka dari itu, lanjut Sugeng, meski belum diumumkan ke publik, secara legal politik, Koalisi Perubahan sudah resmi terbentuk.

“Sudah resmi terbentuk, betul sekali, Koalisi Perubahan sudah resmi terbentuk,” imbuh dia.

Diketahui Anies mengunjungi kantor DPP PKS untuk menemui Syaikhu, Rabu 22 Maret, malam.

Baca juga: Meski Belum Diumumkan, Nasdem Sebut Koalisi Perubahan Sudah Resmi Terbentuk

Dalam pertemuan itu, Syaikhu disebut telah menandatangani nota kesepakatan pembentukan Koalisi Perubahan.

Awak media sempat mendapatkan undangan deklarasi koalisi tersebut, Rabu 22 Maret malam. Akan tetapi, proses deklarasi dibatalkan mendadak.

Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto menyatakan, tak ada persoalan berarti atas batalnya deklarasi koalisi.

Ia mengaku hal itu hanya persoalan teknis, dan tak merepresentasikan gangguan soliditas pada ketiga parpol.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Bukti Tidak Cukup, Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Menteri Terlibat Menangkan Prabowo-Gibran Ditolak MK

Nasional
MK: 'Endorsement' Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

MK: "Endorsement" Dapat Bermasalah jika Dilakukan Presiden

Nasional
Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Soal Putusan Sengketa Hasil Pilpres, Jokowi: Itu Wilayahnya MK

Nasional
KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

KPK Absen di Sidang Praperadilan Perdana Lawan Eks Karutan Sendiri

Nasional
MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

MK Tegaskan Bukan Keranjang Sampah yang Selesaikan Semua Masalah Pemilu

Nasional
MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

MK: Seharusnya Presiden Berpikir, Bersikap, dan Bertindak Netral

Nasional
Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Ganjar dan Anies Saling Lirik dan Tertawa saat MK Tolak Dalil-dalil Mereka...

Nasional
MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

MK: Tak Ada Relevansi Penyaluran Bansos dengan Peningkatan Perolehan Suara

Nasional
MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

MK: Putusan MKMK yang Copot Anwar Usman Bukan Bukti Nepotisme Jokowi

Nasional
MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

MK Ingatkan Bansos Tak Boleh Diklaim Bantuan Personal Presiden

Nasional
MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

MK Anjurkan Pemberian Bansos Saat Pemilu Mesti Diatur Detail

Nasional
Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Momen Anies Senyum-senyum Saat MK Bahas Bansos dan Pemilu Tak Imbang

Nasional
MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan 'Cawe-cawe' Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

MK Anggap Tak Ada Korelasi Pernyataan "Cawe-cawe" Jokowi ke Hasil Pilpres 2024

Nasional
MK: Tak Ada Masalah soal Keterpenuhan Syarat Gibran sebagai Cawapres

MK: Tak Ada Masalah soal Keterpenuhan Syarat Gibran sebagai Cawapres

Nasional
Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Diadukan ke Polisi karena Bertemu Pejabat Bea Cukai, Wakil Ketua KPK: Saat Itu Dia Lapor Korupsi Impor Emas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com