Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Empat Bulan sejak Rencana Pertama Batal, Koalisi Perubahan Pendukung Anies Belum Juga Dideklarasikan

Kompas.com - 24/03/2023, 07:05 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Deklarasi koalisi pengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden (capres) atau Koalisi Perubahan sudah tertunda dua kali.

Mulanya, deklarasi disebut akan digelar pada 10 November 2022. Usulan ini diajukan Partai Nasdem.

Namun, deklarasi tersebut batal dilakukan setelah usulan Nasdem tak mendapat sambutan dari anggota koalisi lainnya, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Saat itu, Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya menyebutkan, deklarasi ditunda karena dua parpol calon mitranya itu masih harus menempuh mekanisme internal partai sebelum memutuskan untuk mengusung Anies.

Baca juga: Nasdem Usul Deklarasi Koalisi Perubahan Tak Dilakukan pada Ramadhan

Selang empat bulan kemudian, tepatnya pada 22 Maret 2023, koalisi pengusung Anies tersebut kembali mengumumkan agenda deklarasi.

Namun, lagi-lagi rencana tersebut gagal. Deklarasi batal dilakukan pada 22 Maret karena waktunya terlalu malam dan menjelang hari pertama Ramadhan. 

“Kebetulan semalam shalat tarawih malam pertama Ramadhan. Maka, dari segi waktu belum memungkinkan deklarasi piagam koalisi,” ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Didik Mukrianto saat dikonfirmasi Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

Meski begitu, ketiga parpol mengeklaim tak ada persoalan soliditas yang menyebabkan deklarasi urung dilakukan.

Ketua DPP Partai Nasdem Sugeng Suparwoto mengeklaim, deklarasi Koalisi Perubahan hanya terganjal masalah teknis.

“Secara teknis kemalaman. Nanti malah ada kesan seolah-olah buru-buru, padahal tidak ada yang diburu-buru,” ucap dia.

Anies kunjungi Syaikhu, PKS teken nota kesepakatan

Dihubungi terpisah, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman mengungkapkan, pihaknya telah menandatangani nota kesepakatan pembentukan Koalisi Perubahan.

Baca juga: Demokrat Ungkap Alasan Deklarasi Koalisi Perubahan Usung Anies Mendadak Batal

Prosesnya berlangsung Rabu malam di Kantor DPP PKS, atau bertepatan dengan rencana deklarasi koalisi 22 Maret.

Menurut dia, Anies lebih dulu menghampiri Presiden PKS Ahmad Syaikhu sebelum nota kesepakatan ditandatangani.

"Alhamdulillah tadi malam Pak Anies Baswedan datang ke Kantor DPTP PKS menemui Presiden Ahmad Syaikhu ba'da tarawih. Dan tadi malam juga Syaikhu sudah menandatangani dokumen MoU 3 partai koalisi pengusung Anies Baswedan," tutur Sobibul.

Sementara itu, Sugeng menyatakan, penandatanganan nota kesepakatan koalisi yang dilakukan Syaikhu menunjukkan bahwa Anies sudah mendapatkan kepastian pengusungan capres.

Sebab, ketiga parpol telah memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidensial threshold sebesar 20 persen kursi DPR RI.

“Sudah resmi terbentuk, betul sekali, Koalisi Perubahan sudah resmi terbentuk,” kata Sugeng.

Baca juga: Meski Belum Diumumkan, Nasdem Sebut Koalisi Perubahan Sudah Resmi Terbentuk

Ia pun meminta publik tak meragukan kesungguhan tiga parpol dalam mendukung Anies.

Alasannya, nota kesepakatan koalisi telah ditandatangani oleh ketua umum ketiga partai, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS.

“Orang selalu mencibir ini enggak pasti. Enggak pasti apanya? Tanda tangan Pak Surya dengan cap partai, Pak AHY dengan cap partai, Pak Syaikhu dengan cap partai, lalu apalagi?” kata dia.

“Memang secara legal, secara hukum kepemiluan dan sebagainya, tahapan-tahapan pemilu menjadi firm kalau sudah mendaftarkan ke KPU beserta cawapresnya,” ujar Sugeng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Sengketa Pileg, Hakim MK Sindir MU Kalah Telak dari Crystal Palace

Nasional
Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com