BEM UI Bikin Meme Tikus, Politisi PDI-P Khawatir Mahasiswa Dimanfaatkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi senior PDI-P Hendrawan Supratikno curiga ada yang memanfaatkan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Indonesia (UI) untuk membuat meme Ketua DPR Puan Maharani berbadan tikus.

Hendrawan menyebut apa yang BEM UI lakukan itu sudah berada di luar etika akademik.

"Saya khawatir ada yang memanfaatkan BEM UI untuk melakukan ekspresi kegiatan yang keluar dari koridor dan etika akademik," ujar Hendrawan saat dimintai konfirmasi, Kamis (23/3/2023).

Hendrawan menjelaskan, mahasiswa seharusnya menekankan krida-krida yang analitik dan solutif, serta menantang melalui diskusi dan debat yang sifatnya rasional dan argumentatif.

 Baca juga: Kritik Pengesahan Perppu Cipta Kerja, BEM UI: DPR Bukan Lagi Rumah Rakyat

Dia menilai mereka tidak seharusnya mengumbar umpatan dan narasi yang mendegradasi esensi tugas pokok dari mahasiswa.

Terlebih, Badan Legislasi (Baleg) DPR juga sudah menyerap aspirasi para pihak yang relevan terkait Perppu Cipta Kerja, termasuk guru besar dari UI.

"Untuk mengantisipasi ekses yang tak diinginkan dari UU Ciptaker, kita harus membangun ekosistem dunia usaha yang lebih berkeadilan di masa depan. Di F-PDIP sedang dipikirkan dan diperdebatkan kemungkinan menggulirkan RUU Cipta Keadilan dengan metode omnibus," tuturnya.

Sementara itu, Hendrawan menekankan mereka sangat terbuka terhadap kritik, karena DPR senang memperdebatkan kritik.

 Baca juga: BEM UI Protes Perppu Ciptaker, Faldo Maldini: Narasinya Mirip Kelompok Anti-Pemerintah

Menurutnya, kritik merupakan vitamin agar DPR tetap konsisten di jalan perjuangan dalam menegakkan kebajikan publik.

"Namun, kami berharap mahasiswa harus menyampaikan kritik dengan cara-cara yang lebih akademis, lebih berkelas, tidak asal-asalan bunyi, ikut-ikutan memungut diksi jalanan yang terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan partisan. Mari kita buka forum perdebatan yang bermutu tinggi," imbuh Hendrawan.

Sebelumnya, BEM UI mengunggah meme animasi berupa Ketua DPR RI Puan Maharani berbadan tikus mencuat dari Gedung DPR/MPR RI, sebagai bentuk kritik atas langkah Dewan menyetujui Perppu Cipta Kerja.

Ketua BEM UI Melki Sedek Huang menegaskan bahwa meme itu merupakan bentuk kritik yang lazim diutarakan di negara demokratis.

 Baca juga: Di Balik Pengesahan Perppu Cipta Kerja: Mikrofon Demokrat Mati, PKS Walkout, hingga Terima Kasih Pemerintah

Ia juga menegaskan bahwa visual semacam itu, termasuk figur tikus yang berkonotasi dengan koruptor, dibuat bukan sekadar untuk mencari sensasi melainkan memang memiliki arti.

"Kami rasa tidak ada hal lain yang ingin ditunjukkan selain Puan Maharani itu sebagai representasi dari DPR kita hari ini," ujar Melki kepada Kompas.com, Kamis (23/3/2023).

"Kami menganggap gedung DPR itu sudah bukan lagi rumah rakyat, melainkan itu sudah menjadi rumahnya para tikus yang suka merampas hak-hak masyarakat," ia menambahkan.

BEM UI menegaskan bahwa mereka tetap tidak berubah terhadap beleid ini sejak masih disusun dalam format omnibus law, disahkan jadi undang-undang, dinyatakan inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi, hingga disulap menjadi perppu yang distempel DPR.

 Baca juga: Sahkan Perppu Ciptaker Jadi UU, Buruh: DPR RI Hanya Stempel Pemerintah

Mereka tetap berpijak pada pendiriannya bahwa beleid ini memuat aneka kebijakan dan aturan yang tidak demokratis, berpotensi menindas pekerja, berdampak buruk pada pelestarian lingkungan, dan sebaliknya bakal menguntungkan kelompok elite saja.

Ia juga menyoroti bahwa penguasa membuat akal-akalan belaka sebagai latar belakang penerbitan perppu yang seharusnya didasari kegentingan memaksa.

Tidak ada kegentingan memaksa itu, ujar Melki, sehingga tak ada alasan DPR RI mengegolkan aturan inkonstitusional yang diusulkan Presiden RI Joko Widodo itu.

Terlebih, dalam menangani perppu usulan pemerintah, DPR punya opsi untuk menolaknya.

"Sehingga itu yang ingin kami tunjukkan lebih keras. Kami ingin masyarakat sudah tidak perlu lagi menaruh harapan dan percaya banyak pada DPR," ujar Melki.

"Karena sudah barang tentu, produk hukum yang mereka hasilkan tidak memberikan dampak baik secara signifikan bagi masyarakat," ucap dia.