Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Yusril Sebut Keinginannya Jadi Capres Belum Surut Sejak 20 Tahun Lalu

Kompas.com - 21/03/2023, 21:08 WIB
Tatang Guritno,
Bagus Santosa

Tim Redaksi


JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengaku siap jika mendapatkan dukungan untuk menjadi calon presiden (capres) pada Pemilu 2024.

Sebab, ia mengaku telah memiliki cukup pengalaman untuk bisa berada di posisi tersebut. Ia juga mengatakan, keinginan untuk menjadi capres belum surut sejak 20 tahun lalu.

“Dari segi pengalaman, ilmu, saya sih sanggup aja menjalankan tugas itu ya,” ucap Yusril ditemui di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta, Selasa (21/3/2023).

Baca juga: Disinggung Duet dengan Yusril di Pilpres 2024, Airlangga: Kalau Datang Berarti Cocok

Yusril menceritakan, ia pernah nyaris mencalonkan diri sebagai capres pada 1999, ketika masa transisi Orde Lama ke era Reformasi. Namun, hal itu urung terjadi.

“Cuma pada waktu itu kan saya diminta untuk mundur demi menjaga persatuan bangsa antara Bu Mega (Megawti Soekarnopturi), dan Gus Dur (Abdurrahman Wahid/Gus Dur) pada waktu itu,” ucap dia.

Namun demikian, ia mengaku tidak menawarkan diri menjadi capres dalam pertemuan PBB dengan Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Pembicaraan soal capres itu hanya pernah terjadi antara Yusril dengan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto beberapa waktu lalu.

“Walaupun semua mengatakan keputusan akhir diserahkan kepada Ibu Mega (Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri), tapi kalau dengan partai-partai lain sih memang belum ada pembicaraan sama sekali mengenai hal itu,” tutur dia.

Baca juga: Sambut Baik Kunjungan PBB Ke Parpol, Sekjen PDI-P: Ya Bagus, Beri Arah dan Kesejukan

Di sisi lain, Yusril memahami keinginannya itu tak mudah terealisasi meski sudah mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo.

Pasalnya, PBB merupakan parpol yang tidak memenuhi ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.

Sehingga, Yusril butuh dukungan dari parpol lain untuk bisa maju dalam kontestasi perebutan kursi RI-1.

“Kita tunggu saja, politik ini kan dinamis, dan terbuka,” imbuh dia.

Adapun Jokowi sempat menyatakan bakal mendukung jika ada parpol yang mengusung Yusril menjadi capres atau calon wakil presiden (cawapres).

Baca juga: Yusril Bahas Pemilu Bareng Cak Imin, Sepakat Lawan Kecurangan

Hal itu disampaikan Jokowi saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional dan Musyawarah Dewan Partai PBB di Kelapa Gading, Jakarta, Rabu (11/1/2023).

"Kalau menyimak apa yang disampaikan oleh Prof Yusril tadi, dengan pengalaman yang sangat panjang, saya mendukung kalau Prof Yusril di 2024 nanti dicalonkan menjadi calon presiden atau wakil presiden," tutur Jokowi.

PBB pun mengklaim telah menjajaki komunikasi dengan PDI-P, dan mengusulkan Yusril diusung sebagai cawapres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Veteran Perang Jadi Jemaah Haji Tertua, Berangkat di Usia 110 Tahun

Nasional
Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Salim Said Meninggal Dunia, PWI: Indonesia Kehilangan Tokoh Pers Besar

Nasional
Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri 'Drone AI' Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Indonesia Perlu Kembangkan Sendiri "Drone AI" Militer Untuk Cegah Kebocoran Data

Nasional
Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Tokoh Pers Salim Said Meninggal Dunia

Nasional
Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Sekjen PBB: Yusril Akan Mundur dari Ketum, Dua Nama Penggantinya Mengerucut

Nasional
Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Sekjen DPR Gugat Praperadilan KPK ke PN Jaksel

Nasional
Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Gaduh Kenaikan UKT, Pengamat: Jangan Sampai Problemnya di Pemerintah Dialihkan ke Kampus

Nasional
15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, 'Prof Drone UI' Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

15 Tahun Meneliti Drone AI Militer, "Prof Drone UI" Mengaku Belum Ada Kerja Sama dengan TNI

Nasional
Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com