Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/03/2023, 12:51 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia selama tiga tahun  segera berakhir.

Indonesia tengah mendiskusikan pendeklarasian pandemi ke endemi bersama sejumlah pihak.

Sejauh ini, pemerintah sudah berkonsultasi dengan negara-negara lain soal status endemi. Sejumlah negara tersebut, di antaranya Jepang dan Amerika Serikat.

Teranyar, pada bulan ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin akan bertemu dengan Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) untuk membahas pendeklarasian tersebut.

Baca juga: Tiga Tahun Pandemi, Jokowi: Kemarin Suasana Sulit Sekali, tapi Bisa Kita Lalui

Budi bakal mengatur pertemuan dengan Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus agar pembicaraan berlangsung secara intens.

Rencana pendeklarasian ini memang perlu dibicarakan oleh organisasi tersebut. Sebab, WHO yang berwenang mendeklarasikan status pandemi Covid-19 menjadi endemi.

"Mau ketemu sebentar lagi (dengan WHO membahas endemi). Bulan ini. Do'ain ya," kata Budi pasca acara Penghargaan PPKM Award di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (20/3/2023).

Adapun status pandemi hanya dapat dicabut jika parameter terkendali, atau terjadi penurunan kasus Covid-19 selama beberapa waktu.

Koordinator Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa Bali Airlangga Hartarto menyebut, kasus Covid-19 di Tanah Air secara umum mengalami penurunan pada bulan Maret 2023

Tercatat per tanggal 17 Maret 2023, kasus aktif nasional mencapai 3.701 kasus dengan akumulasi total kasus konfirmasi mencapai angka 6,7 juta.

Kemudian, per tanggal 20 Maret, kasus harian naik 234 kasus. Namun, kasus aktif menurun 181 kasus dalam 24 jam terakhir, sehingga totalnya mencapai 3.660 kasus aktif.

Baca juga: Jokowi Minta Cara Kerja Penanganan Covid-19 Diterapkan untuk Tangani TBC hingga Stunting

Di sisi lain, hasil sero survei Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menunjukkan, kadar antibodi masyarakat meningkat.

Berdasarkan survei tersebut, 99 persen populasi Indonesia sudah memiliki antibodi terhadap SARS-CoV-2 atau Covid-19.

Kadar antibodi masyarakat meningkat menjadi 3.207 u/ml di Januari 2023 dari sebelumnya 2.095 u/ml di Juli 2022.

"Selama Maret secara umum mengalami penurunan dan kasus aktif tertinggi di regional di luar Jawa (berada) di Kalimantan," kata Airlangga di kesempatan yang sama.


Meski ada perbaikan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan meminta seluruh pihak agar tetap waspada.

Ia meminta agar monitoring terhadap kasus-kasus Covid-19 di Tanah Air, termasuk kasus aktif tetap dilaksanakan.

Koordinator PPKM Jawa-Bali ini meminta vaksinasi booster tetap diteruskan. Apalagi capaian vaksinasi booster masih perlu diakselerasi dengan capaian 33,7 persen dari sasaran.

"Vaksinasi booster harus tetap dilaksanakan, pemberian obat-obatan dan vitamin juga harus terus dilaksanakan," ucap Luhut.

Baca juga: Bakal Bertemu WHO Usulkan Deklarasi Endemi, Menkes: Doain Ya...

Tak hanya itu, ia meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan, mengingat tingginya potensi mobilitas ketika bulan puasa mudik Idul Fitri tahun 2023.

Luhut tak ingin kasus Covid-19 kembali melonjak seperti beberapa waktu lalu ketika rumah sakit tak siap menangani.

Saat varian Delta menyerang pada pertengahan 2021 misalnya, terjadi kelangkaan atau krisis oksigen terjadi.

Di sisi lain, fasilitas layanan kesehatan Indonesia sudah di ambang batas.

Rumah sakit darurat khusus Covid-19 bahkan didirikan karena rumah sakit yang ada tidak mampu lagi menampung jumlah pasien yang masuk.

"Terkendalinya pandemi juga dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam beribadah di bulan suci serta bersilaturahmi dengan sanak saudara," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

PPP Ingin Pemilu 2024 Tetap Digelar dengan Sistem Proporsional Terbuka

Nasional
Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Jokowi Sebut Sikap Cawe-cawe demi Bangsa dan Negara

Nasional
Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Survei LSI Denny JA: Prabowo Diyakini Lebih Mampu Tumbuhkan Ekonomi Ketimbang Ganjar

Nasional
PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

PPP Akan Usulkan Dua Nama Cawapres untuk Dampingi Ganjar Pranowo

Nasional
Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Dukung Mahfud MD Basmi Korupsi

Nasional
Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Bantah Terlibat Kasus Dugaan Suap MA, Windy Idol: Jangan Dzalim Sama Saya

Nasional
Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Survei LSI Denny JA: Elektabilitas Prabowo Kuasai 3 Provinsi, Ganjar 2 Provinsi

Nasional
Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Soal Keppres Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK, KSP: Kita Tunggu

Nasional
Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Enggan Tanggapi Denny Indrayana, KPU Tunggu Putusan Resmi MK soal Sistem Pemilu

Nasional
Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Putusan MK soal Sistem Pemilu Diduga Bocor, Pemerintah Enggan Berandai-andai Putusan Resminya

Nasional
Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Kapolri Buka Kemungkinan Selidiki Isu Dugaan Kebocoran Putusan MK

Nasional
Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Survei Populi Center: Elektabilitas PDI-P Moncer, Ungguli Gerindra dan Golkar

Nasional
Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Sesalkan Pernyataan Denny Indrayana, Sekjen PDI-P: Ciptakan Spekulasi Politik Bahkan Menuduh

Nasional
PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

PDI-P dan PPP Sepakat Kerja Sama Menangkan Ganjar dan Pileg 2024

Nasional
Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Mahfud Sebut Dugaan Kebocoran Putusan MK Penuhi Syarat untuk Direspons Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com