Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 21/03/2023, 05:26 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) yang membahas soal Papua di Papua pada Senin (20/3/2023) malam.

Ratas tersebut diikuti para pejabat terkait, antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko Hingga Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia.

Menurut Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, rapat pada Senin malam bertujuan mendengarkan langsung perkembangan situasi di Papua.

"Hari ini kita berada di Papua dan baru saja kita melaksanakan rapat terbatas antara Panglima (TNI), Kapolri, Kapolda, Pangdam dan kesatuan wilayah serta Kepala BIN, KSP dipimpin oleh Bapak Presiden," ujar Sigit dilansir siaran YouTube Sekretariat Presiden pada Senin malam.

Baca juga: Presiden Jokowi Tiba di Papua Senin Malam

Sigit menyampaikan, pada intinya, Presiden Jokowi memerintahkan agar bekerja lebih terintegrasi dalam melaksanakan program pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Papua.

Dengan begitu, nantinya TNI dan Polri bisa mengawal kebijakan pemerintah secara menyeluruh.

"Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua baik dari sisi pembangunan maupun dari sisi pemekaran. Semuanya bisa berjalan dengan baik," kata Listyo.

Adapun rapat digelar setelah Presiden Jokowi tiba di Papua setelah menempuh perjalanan dari Jakarta pada Senin siang.

Kehadiran Presiden di Tanah Papua kali ini dalam rangka kunjungan kerja.

Baca juga: Tiba di Papua untuk Kunker, Jokowi Disambut Prabowo Subianto

Pada Selasa (21/3/2023) Jokowi diagendakan untuk meresmikan Papua Youth Creative Hub (PYCH) di Kota Jayapura.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Ramai Unjuk Rasa Jelang Penetapan Hasil Pemilu, Ini Kata KPU

Nasional
Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Dukungan ke Airlangga Mengalir saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan jadi Ketum Golkar

Nasional
Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Sempat Mandek, Tol Gilimanuk-Mengwi Mulai Dibangun September Tahun Ini

Nasional
KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif 'Fee Proyek' yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

KPK Cecar Eks Wali Kota Bandung Soal Tarif "Fee Proyek" yang Biasa Dipatok Ke Pengusaha

Nasional
Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Netralitas Jokowi Disorot di Forum HAM PBB, Dibela Kubu Prabowo, Dikritik Kubu Anies dan Ganjar

Nasional
Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Penggelembungan Suara PSI 2 Kali Dibahas di Rekapitulasi Nasional KPU, Ditemukan Lonjakan 38 Persen

Nasional
Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Eks Wali Kota Banjar Cicil Bayar Uang Pengganti Rp 958 Juta dari Rp 10,2 M

Nasional
RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

RI Tak Jawab Pertanyaan Soal Netralitas Jokowi di Sidang PBB, Kemenlu: Tidak Sempat

Nasional
Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Spanduk Seorang Ibu di Sumut Dirampas di Hadapan Jokowi, Istana Buka Suara

Nasional
Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Jokowi dan Gibran Diisukan Masuk Golkar, Hasto Singgung Ada Jurang dengan PDI-P

Nasional
Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Saat Jokowi Bertemu 2 Menteri PKB di Tengah Isu Hak Angket Kecurangan Pemilu...

Nasional
Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Sisa 4 Provinsi yang Belum Direkapitulasi, Sebelum KPU Tetapkan Hasil Pemilu 2024

Nasional
Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Puncak Mudik Jatuh 5-7 Apriil 2024, 6 Ruas Tol Beroperasi Fungsional

Nasional
Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Respons Parpol KIM hingga Gibran Buntut Golkar Minta Jatah 5 Menteri

Nasional
Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Pemerintah Dianggap Kerdilkan Kondisi HAM di Indonesia Dalam Sidang Komite PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com