Wakil Ketua KPK Teman Rafael Alun, Dewas Diminta Terus Pantau

JAKARTA, KOMPAS.com - Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) diminta terus memantau penanganan kasus Rafael Alun Trisambodo mengingat adanya potensi konflik kepentingan karena eks pejabat pajak itu teman satu angkatan Alexander Marwata.

Alex merupakan Wakil Ketua KPK. Ia dan Rafael angkatan 1986 saat menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN).

“Dewan Pengawas memang harus memantau terus terkait proses-prosesnya,” kata Boyamin saat dihubungi Kompas.com, Jumat (17/3/2023).

Menurut Boyamin, masyarakat saat ini tengah menunggu kelanjutan proses hukum perkara Rafael di KPK.

Baca juga: Lingkaran Setan di Ditjen Pajak Diungkap Yunus Husein: Kongkalikong Pegawai, Eks Pegawai, hingga Pengadilan Pajak

Publik sangat berharap lembaga antirasuah segera meningkatkan perkara Rafael ke tingkat penyidikan jika dua alat bukti telah ditemukan dan sudah yakin terhadap unsur pidananya.

“Dan segera membawa ke pengadilan. Di sini peran dewan pengawas untuk memantau karena ini ada sesuatu yang berbeda dari biasanya,” ujar Boyamin.

Boyamin menilai, Alex tidak cukup hanya menyampaikan declare bahwa dirinya mengenal baik Rafael dalam rapat di KPK.

Ia menyarankan Alex tidak mengikuti sama sekali rapat-rapat hingga gelar perkara kasus Rafael Alun.

Menurut dia, tidak mungkin Alex tidak terpengaruh oleh hubungannya dengan Rafael. Sebab, keduanya berteman akrab.

“Apapun pasti terpengaruh, secara psikologis pasti terpengaruh. Itu omong kosong kalau tidak terpengaruh karena kenal akrab,” tutur Boyamin.

Sebelumnya, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak Alex mendeklarasikan secara terbuka kepada pimpinan lain dan Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengenai potensi benturan kepentingan dalam penanganan perkara Rafael.

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana mengatakan, berdasarkan informasi dari sejumlah pihak, keduanya masih satu angkatan di STAN.

Baca juga: Rafael Alun Trisambodo Disebut sebagai Anggota Geng Lama di Ditjen Pajak yang Masih Beraksi

Latar belakang Alex dan Rafael berpeluang mempengaruhi pernyataan maupun keputusan yang disampaikan Alex sebagai pimpinan KPK. 

Kondisi tersebut, kata Kurnia, membuat Alex harus menyatakan secara terbuka mengenai potensi benturan kepentingannya.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a Peraturan Komisi (Perkom) Nomor 5 tahun 2019.

Baca juga: Kenal Baik Rafael Alun, Wakil Ketua KPK Bantah Ada Konflik Kepentingan